Laman

Kamis, 28 Desember 2017

Menikmati Pemandangan Hong Kong dari Balik Jendela Bianglala Raksasa

Narsis bareng sebelum meninggalkan HKOW (doc.pri)


Hari Senin masih pagi, tapi matahari musim dingin yang lumayan menyengat membuat kami berkeringat. Terpaksa saya dan teman-teman menanggalkan baju hangat.  

"Selamat pagi, maaf saya sudah memesan tiket Bianglala untuk jam 12,  saya ingin tahu kapan dan di mana saya harus mengantre?"

Kebiasaan saya setiap kali ingin kejelasan tentang suatu hal pasti langsung bertanya kepada petugas yang berjaga. Dengan ramah petugas menunjukkan tempat di mana saya bisa mengambil antrean, saya boleh mulai berbaris 15 menit lebih awal dari jam yang sudah dijadwalkan.

Lanskap Bianglala Raksasa dari kejauhan (doc.pri)

Bianglala Raksasa Nomor 4 di Dunia

Bianglala raksasa hadir di Hong Kong setelah lebih dulu hadir di London, Singapura dan Bangkok. Lokasinya yang berada di bibir Victoria Harbor membuat HKOW menjadi daya tarik tersendiri baik bagi warga setempat ataupun wisatawan asing  yang ingin menikmati pemandangan dari ketinggian di kota bekas jajahan Inggris ini.

Ketika HKOW mulai dibuka untuk publik pada awal Desember 2014, saya sebenarnya sudah tertarik untuk menikmati pemandangan istimewa HK dengan cara berbeda. Tapi harga tiketnya yang lumayan mahal membuat saya menunda-nunda keinginan yang hampir membuat saya menyesal ketika mengetahui berita tentang Bianglala Raksasa yang akan ditutup dan dibongkar karena pemilik dan pengelolanya bersengketa.

HKWO Ganti Pengelola, Ganti Harga Ticket!

Pada awal September 2017, saya membaca berita tentang pergantian pengelola Bianglala Raksasa dan harga tiket yang rencananya akan turun dari HK$100 menjadi HK$20 untuk dewasa, separuh harga untuk lansia dan gratis untuk anak-anak berusia dibawah 3 tahun. Huaaaaa! Saya speechless dan berjanji dalam hati untuk memanfaatkan kesempatan kedua ini begitu HKWO dibuka kembali.


Pengunjung antre di loket untuk beli tiket (doc.pri)


Sebagaimana berita yang ditulis di berbagai media yang mengkhawatirkan panjangnya antrean pengunjung karena tiket masuk yang murah meriah, saya pun sempat khawatir jika harus terjebak di tengah barisan orang-orang, kemudian saya kelelahan, hingga kehilangan minat untuk bersenang-senang. Halah!

Dengan membawa print tiket ini,
saya dan teman-teman tidak perlu berlama-lama mengantre (doc.pri)

Beruntung saya mempunyai teman yang mau membantu saya untuk memesan ticket secara online melalui website resmi HKWO. Meski harganya selisih HK$1,20 (jika membeli langsung di loket antrean HK$20, pesan via website HK$21,20), bagi saya itu masih sangat menguntungkan karena saya bisa menghemat waktu dan tenaga. Tiket yang dibeli secara online dikirim ke alamat email, dan untuk menggunakannya cukup menunjukkan bukti tiket di email atau di kertas hasil print.


Setelah antre membeli tiket di loket,
pengunjung masih harus antre untuk naik bianglala  (doc.pri)

Sensasi Pemandangan dari Kabin Bianglala

Setelah menunggu selama kurang lebih 15 menit, kami mendapatkan giliran untuk masuk bianglala dari pintu nomor lima. Oh ya, saya sempat menghitung total dari jumlah gondola Bianglala ada 42 kabin. Karena rombongan saya sudah berjumlah enam orang, maka kami tidak perlu berbagi kabin dengan orang asing. Tentu saja hal ini sangat menguntungkan, kami mendapatkan kebebasan untuk  mengambil gambar sambil bercanda tanpa perlu mengganggu dan terganggu oleh orang lain.


Cekrek! Teman-teman saya tidak ingin melewatkan moment (doc.pri)

Atraksi Bianglala membawa saya dan pengunjung lainnya berputar selama 20 menit atau 3 kali putaran untuk menikmati pemandangan Hong Kong dari sudut 360 derajat dengan ketinggian mencapai 60 meter. Sssssstttt beberapa teman saya wajahnya terlihat sedikit pucat karena ternyata takut ketinggian.

Dari dalam kabin saya bisa melemparkan pandangan jauh ke arah sebelah utara HK atau lebih tepatnya ke arah seberang Victoria Harbor yang menyuguhkan pemandangan perairan Hong Kong yang dilalui berbagai jenis kapal, dari feri bergaya tradisional hingga kapal kargo. Selain itu saya juga bisa melihat distrik Tsim Sha Tsui dari ketinggian yang nampak kontras oleh pemandangan gedung-gedung tua dan baru.

Lanskap yang saya ambil dengan hape xiaomi (doc.pri)

Ketika menoleh ke kawasan Central, saya bisa menikmati kemegahan gedung-gedung pencakar langit dengan keunikan arsitekurnya dari dekat. Tidak ketinggalan juga pemandangan perbukitan nan elok yang menjadi latar belakang dari hutan beton bauhinia, terlihat mempesona.

Seperti suasana pasar malam di Indonesia ya? (doc.pri)

Saya bisa membayangkan pengunjung yang menaiki HKOW pada malam hari pasti akan menemukan pemandangan yang lebih keren, sensasi lampu-lampu kota juga  atraksi A Symphony of Lights atau pertunjukan lampu laser dan lampu sorot penuh warna yang dipancarkan di lebih dari 40 gedung pencakar langit di kawasan Central pasti terlihat lebih dekat dan lebih memukau. Biasanya, para wisatawan menikmati pertunjukan lampu laser dari kawasan Tsim Sha Tsui. Ah, semoga saja lain kali saya bisa mencoba naik bianglala di malam hari.

Tips untuk Anda!

Jika Anda ingin menikmati keseruan atraksi Bianglala Raksasa atau Observation Wheel di Hong Kong, saya sarankan untuk datang bersama teman-teman dan membeli tiket secara online.
Eit, tapi kalau Anda memang ingin datang sendiri juga punya banyak waktu dan tipe orang yang punya kesabaran dalam mengantre, ya silakan saja. Silakan datang untuk antre membeli tiket di loket sebelum antre untuk naik bianglala.

HKOW beroperasi setiap hari pada pukul 11.00 - 23.00. Jika membeli tiket secara on-line Anda bisa memilih dan menentukan waktu sendiri, tapi jika membeli tiket di tempat, cepat dan lambatnya tergantung banyaknya pengunjung.

Lokasi HKOW mudah ditemukan. Bisa dicapai dengan menggunakan MTR (kereta bawah tanah), turun di stasiun MTR Central lalu keluar dari Pintu A, berjalan sebentar menuju Central Piers. Atau bisa pula turun di Stasiun MTR Hong Kong, lalu keluar dari Pintu A2, jalan menuju Central Piers. Jika Anda tidak ingin naik MTR, Anda bisa naik bus dan atau taxi, turun di Central Pier. Sebab Bianglala Raksasa lokasinya memang dikawasan Central Pier.

Apakah Harga Tiket Murah HK$20 itu Promo?

Tidak! Harga Tiket Murah Itu berlaku hingga 3 tahun, sampai kontrak HKWO dan pihak pengelolanya berakhir.




HK, 28 December 2017

Rabu, 27 Desember 2017

Dramatisasi Penolakan Ustaz Abdul Somad di Hong Kong


Berita Abdul Somad ditolak untuk masuk Hong Kong ketika akan mengisi sebuah acara dakwah yang rencananya berlangsung pada hari Minggu (24/12) melintas di beranda Facebook saya. Kabarnya Ustaz tersebut langsung dideportasi oleh pihak Imigrasi HK tidak lama setelah tiba di Bandara. Media sosial menjadi ramai, postingan Abdul Somad yang viral, berhasil mengundang reaksi dan komentar dari para netizen.


Di berbagai media daring muncul beragam berita sehubungan penolakan Somad oleh Hong Kong, yang rata-rata berisi kutipan klarifikasi kejadian oleh Somad sendiri, pernyataan pengacara Somad, tanggapan kementerian luar negeri, kutipan komentar Fahri Hamzah, opini orang-orang dan lain sebagainya. Sebagian besar berita yang hanya sepotong-sepotong tersebut mengandung dramatisasi, mengundang netizen yang pro dan kontra untuk semakin berprasangka dan berkomentar kemana-mana tidak fokus pada duduk pokok permasalahan yang sebenarnya.

Apa Somad Satu-satunya Orang yang Mengalami Penolakan oleh Hong Kong?

Jika kita menyimak berita-berita sebelumnya, sudah ribuan orang yang ditolak masuk ke Hong Kong sejak tahun 2013. Menurut data Departemen Imigrasi Hong Kong yang pernah dikutip SCMP, Asia Pasifik adalah wilayah terbanyak kedua yang warganya kerap ditolak memasuki Hong Kong. Sedangkan jumlah terbanyak pertama yang ditolak memasuki wilayah HK adalah Warga China daratan! Jadi jika muncul isu di Indonesia, penolakan Somad itu adalah campur tangan pemerintah Indonesia dan Tiongkok, sepertinya terlalu mengada-ada. Warga Tiongkok sendiri loh sering dan bisa mengalami penolakan oleh HK.

Dan lagi, kasus penolakan terhadap kedatangan aktivis dakwah asal Indonesia di Hong Kong sebenarnya bukan yang pertama kalinya terjadi. Somad bukan satu-satunya orang yang pernah ditolak pihak Imigrasi HK. Sebelumnya pada Maret 2015, juga pernah ada dua orang ustaz asal Indonesia yang ditolak dan tidak bisa memasuki Hong Kong untuk mengisi acara dakwah dan rukiyah. Sama halnya dengan Somad, keduanya juga tidak sempat keluar dari Bandara dan langsung dideportasi ke tanah air. Sampai saat ini tidak pernah ada penjelasan dan tidak ada jawaban memuaskan dari pihak imigrasi Hong Kong ihwal larangan masuk tersebut.

Sebagai konselor BMI, kasus penolakan visa, deportasi dan tidak adanya penjelasan sama sekali dari pihak Imigrasi HK bukan hanya kepada orang asing yang akan memasuki Hong Kong, tapi saya ketahui juga sudah dialami beberapa teman BMI yang sedang berada dan bekerja di Hong Kong.

Apa ini Akibat Isu Radikalisasi?

Publikasi hasil Studi think tank Institute for Policy Analysis of Conflict Agustus lalu yang menyebutkan adanya 43 pekerja domestik asal Indonesia yang teradikalisasi di Hong Kong memang otomatis membuat pemerintah Hong Kong waspada terhadap WNI.

Menurut kutipan media HK, SCMP, pada tahun 2012, hanya 5.833 orang yang berasal dari kawasan Asia Pasifik yang ditolak visanya dan tidak bisa memasuki Hong Kong. Kemudian jumlah ini meningkat pesat antara 2014 dan 2015, dari 6.164 menjadi 11.491 orang. Jumlah orang yang dideportasi ketika baru menginjakkan kaki di Hong kong mencapai antara 42.177 hingga 56.855 orang.

Menurut konsultan keamanan dan mantan kepala polisi Hong Kong Clement Lai Ka-chi kepada SCMP, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang bisa ditolak untuk memamasuki Hong Kong. Di antara faktor-faktor tersebut, adalah adanya ancaman tindak kejahatan internasional, latar belakang seseorang, kebangsaannya, dan riwayat perjalanannya.

Sampai saat ini, tingkat ancaman teroris di Hong Kong tidak terlalu besar, berada di level "menengah", artinya belum ada info intelijen yang mengatakan HK menjadi target serangan teroris. Tetapi Hong Kong memang sudah memasang sinyal waspada karena nenyadari wilayahnya menjadi tempat tinggal beberapa simpatisan ISIS yang bertugas membantu penyaluran dana dan perjalanan anggota ISIS ke Suriah.

Apa Hong Kong Menolak Orang-orang Tertentu Hanya Karena Termakan Isu Radikalisasi?

Tidak! Bisa jadi dan tidak menutup kemungkinan Hong Kong menolak para ustaz karena isu radikalisasi atau Isu ISIS. Tapi Oktober 2017 kemarin, Hong Kong juga sempat dikecam dunia internasional karena menolak kedatangan aktivis hak asasi manusia asal Inggris, Benedict Roger.

Jadi yang dianggap ancaman bagi Hong Kong bukan hanya isu radikalisme, tapi juga isu Demokrasi dan HAM atau orang-orang yang dianggap menyuarakan demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini berhubungan dengan masalah sistem pemerintahan dan politik China atas HK yang berada di bawah pengawasan Partai Komunis yang anti terhadap reformasi dan demokratisasi yang saat ini menjadi tuntutan sebagian besar warga HK. China menggunakan tangan politiknya untuk melarang dan mengusir orang-orang yang berpotensi mengganggu kendali pemerintahannya di Hong Kong.

Apa yang Bisa Dilakukan Pemerintah Indonesia atas Kejadian Ini?

Netizer ribut, menghubungkan dan menyambungkan apa yang dialami Somad dengan Jokowi, intelligent, orang yang benci Somad dan lain-lain. Apa yang terjadi terhadap WNI di wilayah kekuasaan penuh negara lain seolah-olah adalah salah pemerintah Indonesia. Semua salah Indonesia dan yang nyalah-nyalahin ya orang Indonesia. Miris.

Kecewa dan menyesalkan atau sekadar bersimpati pada apa yang dialami Somad sih boleh saja. Tapi jangan sampai perasaan-perasaan dan prasangka-prasangka membutakan mata kita semua. Minimal kita mesti memahami bahwa dalam praktik di dunia internasional, penolakan suatu negara terhadap warga negara asing merupakan hak berdaulat masing-masing negara. Dan negara tersebut berhak untuk tidak memberikan penjelasan kepada siapapun (baik kepada orang asing ataupun kepada pemerintah negara asal orang asing tersebut)
.
Aktivitas Dakwah Membutuhkan Visa & Dokumen Pendukung lainnya.

Terlepas dari isu-isu yang berat, berdasarkan pengalaman pribadi saya yang kerap menangani permasalahan BMI dan kasus seputar Imigrasi, saya melihat ada hal penting yang terlewatkan untuk dibahas dalam kasus Somad. Yakni urusan visa dan kelengkapan dokumen Somad. Untuk melakukan aktivitas dakwah/ kegiatan pendidikan, menghadiri atau mengikuti seminar dan kegiatan resmi lainnya dibutuhkan 'visa khusus' (tidak bisa dengan menggunakan visa wisata) dan dokumen tambahan dari pihak yang mengundang. Sudahkah Somad dan panitia yang mengundang memenuhi semua syarat tersebut? Jika belum, maka penolakan dan deportasi adalah hal yang wajar dan bisa diterima.

Secara pihak Imigrasi manapun tidak akan membiarkan orang asing memasuki negaranya untuk berbisnis tanpa ijin. Dakwah? Bagi teman-teman yang berada atau pernah di Hong Kong, pasti sudah paham bahwa kegiatan dakwah di HK dengan mengundang Ustaz kondang dari Indonesia tidak ada bedanya dengan seminar bisnis atau workshop lainnya yang "tidak gratis".  Dan tanpa perlu ada yang melapor ke Imigrasi, kegiatan seseorang yang sudah terkenal dan viral bisa diketahui dari jejak digitalnya di internet. Jadi sebenarnya bukan hal yang mengherankan andai Somad memang tidak bisa memenuhi syarat dokumen yang dibutuhkan kemudian menghasilkan penolakan. Tidak semestinya didramatisasi, apalagi menjadi bahan perdebatan yang hanya menghasilkan permusuhan di antara saudara sesama Muslim Indonesia.

HK, 26/12/ 2017




Senin, 11 Desember 2017

Kegiatan Donor Darah di Hong Kong Itu Mudah


Ayo donor darah! (geogle pic)


"Setelah ini kami mau donor darah, ikutan nggak, Nyu?"

Hari Minggu kemarin (10/12), tanpa rencana sebelumnya, saya akhirnya mengikuti kedua teman saya melakukan kegiatan rutin mereka untuk donor darah. Setelah beberapa saat mencari-cari alamat yang tertera pada kertas petunjuk yang dibawa oleh teman, kami pun sampai di Causeway Bay Blood Centre yang beralamat di lantai 14/F, Plaza 2000, Russell Street Causeway Bay yang terletak di seberang Time Square.


Kedua teman saya sedang mengisi formulir pendaftaran donor darah (doc.pri)


Sesampainya di Donor Centre, kami bertiga langsung disambut ramah oleh petugas yang sedang berjaga di meja informasi. Kami disodori formulir dan dipersilakan memilih tempat duduk agar bisa mengisi data dengan nyaman.

Semua pertanyaan di dalam formulir pendaftaran donor darah ditulis dalam bahasa Inggris. Selain biodata diri dan alamat domisili kami di Hong Kong, jawaban untuk pertanyaan lainnya cukup kami jawab dengan cara mencentang kolom "Iya" dan "Tidak". Dari poin yang ditanyakan, saya simpulkan tujuan dari pengisian formulir ini adalah agar petugas bisa mengenali identitas dan mengetahui riwayat kesehatan kami.


Saya mendapatkan nomor antrean 26 (doc.pri)


Setelah selesai mengisi formulir pendaftaran, kami dibantu petugas untuk mengambil nomor antrean. Setelah mendapatkan nomor antrean kami menunggu untuk sesi pemeriksaan darah. Cek darah dibutuhkan untuk mengetahui apakah darah kami dalam keadaan baik atau tidak untuk donor darah pada hari itu. Sebelum menusuk jari, petugas bertanya terlebih dulu, lengan kami sebelah mana yang ingin diambil darahnya. Saya menjawab ingin diambil darahnya di lengan sebelah kiri, maka petugas menusuk jari tangan saya yang sebelah kanan kita.


Teman saya sedang pemeriksaan darah, ditusuk jari tangannya oleh petugas (doc.pri)


Setelah cek darah usai, kami lanjut ke sesi wawancara di ruangan tertutup. Tujuan dari sesi wawancara ini adalah untuk memeriksa dan cross check jawaban yang sudah kami tulis di lembar formulir pendaftaran agar tidak ada kesalahan yang terlewatkan. 


Sesi Wawancara di ruang Interview (doc.pri)


Diujung wawancara, petugas menanyakan apakah saya sudah makan/ sarapan kenyang atau belum. Karena salah satu syarat penting sebelum donor adalah harus sudah makan terlebih dulu.   Sebelum tiba giliran panggilan untuk pengambilan darah, petugas meminta kami minum air putih dan makan biskuit yang sudah tersedia di meja.


Saya sengaja memilih lengan kiri yang dipasang selang tranfusi
agar tangan kanan bisa mengambil gambar seperti ini hihi (doc.pri)


Proses pengambilan darah jika lancar hanya akan berlangsung sekitar 15-20 menit. Setelah darah yang diambil cukup atau sudah sesuai ukuran, secara otomatis alarm timbangan dimana kantong darah diletakkan akan berbunyi. Petugas akan segera datang untuk mencabut jarum dan selang di tangan. 


Teman saya di ruang pengambilan darah bersama petugas (doc.pri)


Selesai deh! Kami masing-masing mendapatkan hadiah kecil yang berbeda-beda. Saya yang baru pertamanya, mendapatkan pin angka 1, teman saya yang sudah untuk ketiga kalinya donor mendapatkan pin berbeda, sedangkan teman saya yang sudah donor untuk kelima kalinya mendapatkan sertifikat.
 

Karena saya nggak memotret hadiah, ini saja gantinya penampakan gelas bekas minuman kami hihi
dua kopi dan satu cokelat yang diminum oleh orang berdarah biru eh nggak sih,
golongan darah kami bertiga AB, B dan O


Sebelum pergi,  sebagaimana semua pendonor lainnya, kami bertiga diminta untuk duduk manis terlebih dulu untuk menikmati minuman (petugas menyediakan kopi, teh susu, cokelat, dan minuman lainnya sesuai pilihan kami) dan biskuit yang sudah disuguhkan. Sebelum kamk meninggalkan Donor Centre, petugas butuh memastikan bahwa kami sebagai pendonor yang sudah diambil sekantong darahnya tetap dalam keadaan baik-baik saja (tidak mual, pusing, dll).


Apa sih manfaatnya kegiatan donor darah?

Percayalah, rasa sakit dan lelah sehabis mendonorkan darah hanyalah perasaan sesaat saja, yang pasti akan kalah oleh besarnya manfaat donor darah bagi kesehatan kita.

1. Mengurangi penyakit jantung

Salah satu manfaat kesehatan dari mendonorkan darah secara teratur adalah membuat jantung kita senantiasa sehat. Dengan begitu, akan meningkatkan zat besi dalam darah dan juga mengurangi kemungkinan kita akan menderita penyakit jantung.

2. Membakar kalori dan menurunkan kolesterol

Mendonorkan darah secara teratur selain akan membantu kita membakar kalori juga membantu kita untuk mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh.
Tidak percaya? Otomatis saja, ketika darah kita berkurang sebanyak 450 ml, maka kita juga kehilangan sekitar 650 kalori. akan membantu Anda untuk mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh.


3. Menurunkan risiko kanker

Selain membantu membakar kalori, mendonorkan darah pun dapat menurunkan risiko terjadinya kanker. Termasuk kanker hati, paru-paru, usus besar, perut, dan kanker tenggorokan.

4. Meningkatkan produksi darah

Manfaat mendonorkan darah secara teratur dapat membantu merangsang produksi sel-sel darah baru. Proses mendonorkan darah ini, akan membantu tubuh tetap sehat dan bekerja lebih efisien.

Jika dari hasil pemeriksaan diketahui produksi darah kita kurang lancar,
petugas akan memberikan suplemen untuk diminum (doc.pri)


5. Pikiran lebih stabil

Kok bisa? Bisa dong. Dengan mendonorkan darah, kita akan merasa lebih bahagia dan damai karena sudah bisa berbagi.

6. Periksa kesehatan gratis!

Mendonorkan darah juga berarti kita memeriksaan kesehatan diri sendiri. Karena darah kita di dalam kantong darah akan diperiksa di laboratorium dan tim medis akan bisa melihat apakah kita menderita suatu penyakit tertentu atau tidak. Dan kita akan mendapatkan pemberitahuan, jika negatif dari segala jenis penyakit, maka artinya darah kita bisa disumbangkan untuk mereka yang membutuhkan. Tapi jika sebaliknya, maka kita akan diberitahu apa yang sebenarnya sedang terjadi pada tubuh dan kesehatan kita.

7. Terapi diri dari fobia jarum suntik!

Manfaat ini saya tambahkan karena pengakuan satu teman saya. Motivasi dia untuk donor darah adalah untuk membuat dirinya terbiasa dan tidak takut lagi pada jarum suntik.

Lembar kertas ini diberikan untuk pengaduan dan
bisa digunakan seandainya setelah donor darah kita mengalami masalah
atau memiliki keluhan soal kesehatan (doc.pri)


Keren kan manfaat mendonorkan darah? Kamu ingin berpartisipasi dalam kegiatan donor darah? Oke chekidot daftar alamat tempat donor darah berikut ini, dan silakan pilih tempat yang lebih dekat dan lebih mudah kamu temukan.

1. Causeway Bay Donor Centre
14/F, Plaza 2000, 2-4 Russell Street, Causeway Bay. 
(Seberang Time Square dan Pasar Wan Chai).


2. Central District Donor Centre
1/F, Tung Ming Building, 40-42 Des Voeux Road C, Central. 
(Central MTR station Exit C)


3. Mong Kok Donor Centre 
15/F, Chow Tai Fook Centre, 580 A Nathan Road, Mong Kok.


4. Kwun Tong Donor Centre
Units 1 & 16, 23/F, Millennium City 5. 
418 Kwun Tong Road, Kwun Tong.
(Kwun Tong MTR station Exit A2)


5. Shatin Donor Centre
1A, Shatin Centre Street, Shatin.


6. Tsuen Wan Donor Centre
8 Tai Ho Road, Tsuen Wan 
(Tsuen Wan MTR station Exit C)


7. Yuen Long Donor Centre
Units 704-705, 7/F, Yuen Long Landmark 
115-127 Yuen Long Castle Peak Road, Yuen Long.

Kapan saya bisa melakukan donor?

Jika kamu berminat untuk donor darah pertama kalinya, kamu bisa datang ke tempat donor darah pada jam kerja mereka kapanpun kamu mau. Untuk selanjutnya petugas akan memberikan kamu lembar kertas pemberitahuan kapan kamu bisa donor lagi.

Donor Centre seperti halnya Rumah Sakit, tetap buka di hari Minggu. 

pemberitahuan kapan saya bisa donor lagi (doc.pri)



Safe Blood Save Lives!

Jumat, 15 September 2017

Anda Ingin Memahami BPJS Ketenagakerjaan TKI? Baca Ini!


Apa Itu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan?

a) BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik pemerintah Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja). Namanya diubah oleh pemerintah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014.

b) BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan) yang oleh pemerintah diubah namanya menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Apa Itu BPJS Ketenagakerjaan TKI?

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Indonesia) adalah program perlindungan jaminan sosial bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang hendak berangkat dan sudah berada di luar negeri yang diluncurkan oleh pemerintah pada 1 Agustus 2017 atas kerjasama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

BPJSKTKI ada 4 macam:
- Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- Jaminan Kematian (JKM)
- Jaminan Hari Tua (JHT).

Keikutsertaan BMI pada JKK dan JKM bersifat WAJIB, sementara pada JHT bersifat sukarela.

Iuran atau biaya JKK dan JKM adalah sebesar Rp 370.000 yang dibayar sekali untuk jangka waktu 30 bulan atau per- satu masa kontrak bekerja di luar negeri (2 tahun).

Rincian iuran tersebut  adalah:
~ Sebelum penempatan ke negara tujuan untuk JKK sebesar Rp 24.500 dan JKM sebesar Rp 12.500.
~ Selama dan setelah penempatan untuk JKK sebesar Rp 122 ribu dan JKM sebesar Rp 211 ribu.

Jadi total biaya Rp 370.000 adalah untuk dua program perlindungan, yaitu JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian).

Manfaat BPJSKTKI:

A) Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

1. Pelayanan kesehatan karena kecelakaan kerja sampai sembuh tanpa batas biaya.

2. Penggantian biaya pengangkutan yang terdiri, angkutan darat, sungai atau darat paling banyak Rp 1 juta. Kemudian angkutan laut paling banyak Rp 1,5 juta, angkutan udara paling banyak Rp 2,5 juta. 

3. Santunan cacat yang terdiri dari, jika cacat total sebesar 100 juta, santunan berkala cacat total tetap sebesar Rp 4,8 juta.

4. Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) atau alat ganti (prothese)
5. Penggantian biaya gigi tiruan sebesar Rp 3 juta.

B) Program Jaminan Kematian (JKM) 

‎1. Santunan kematian sebesar Rp 85 juta

2. Santunan berkala sebesar Rp 4,5 juta

3. Biaya pemakaman sebesar Rp 3 juta

4. Santunan sekaligus sebesar Rp 16,2 juta.

5. Beasiswa atau pelatihan kerja untuk anak dari calon TKI atau TKI yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja.

Pertanyaan dan Jawaban untuk Teman-teman BMI Hong Kong Menyoal Diwajibkannya BPJS Ketenagakerjaan bagi  BMI

Sejak diluncurkan hingga saat ini, sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan TKI masih belum sampai ke akar rumput atau kepada BMI dengan baik. Masih banyak teman-teman BMI di negara penempatan yang kebingungan dan mempertanyakan kewajiban baru yang dibebankan kepada mereka. Kebingungan ini kebanyakan dipicu oleh efek cemas kalau-kalau program baru pemerintah ini sama dengan KTKLN dan E-KTKLN yang pada prakteknya bukannya membantu tapi malah menjadi ancaman dan menambah masalah baru bagi BMI.

Berikut ini beberapa pertanyaan teman-teman kepada Admin FP Independen Konseling BMI HK yang saya copas dan berusaha saya bantu menjawabnya.

Q1. Apakah BPJS Ketenagakerjaan TKI itu hukumnya wajib diikuti dan mendaftar bagi BMI?

A1. Iya, menurut pernyataan pemerintah adalah WAJIB diikuti dan mendaftar bagi semua BMI tanpa terkecuali.

Q2. Bagaimana cara mendaftar BPJS Ketenagakerjaan TKI kalau saya berada di Hong Kong? Syaratnya apa saja untuk mendaftar?

Q2. Untuk sementara ini bagi yang sudah berasa di luar negeri cara pendaftaran belum dipastikan. Tapi ada kemungkinan pendaftaran bisa melalui aplikasi online. Kalau untuk calon BMI di Indonesia pendaftarannya secara  manual, langsung datang ke kantor cabang BPJS terdekat.

Syarat pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan TKI:
1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Membawa lembar fotocopy E-Ktp dan KK
3. Membawa Fotocopy perjanjian kerja.
4. Mendaftar ke kantor cabang terdekat untuk diproses lebih lanjut.
5. Membayar biaya melalui bank yang sudah ditunjuk atau bekerjasama dengan BPJS.

Q3. BPJSKTKI itu untuk siapa?
Apakah untuk BMI yang baru datang saja (maksudnya yang baru datang dari Indonesia ke Hong Kong)? 

A3. BPJSKTKI itu untuk semua BMI tanpa terkecuali. Kalaupun saat ini yang sudah mendaftar dan memiliki adalah BMI yang baru berangkat ke luar negeri per-mulai diberlakukannya program baru ini, itu karena memang yang lebih mudah proses pendaftaran dan diwajibkan daftar terlebih dulu adalah mereka.

Q4. Apakah BMI yang sudah di luar negeri ketika pulang cuti harus mengurus BPJSKTKI terlebih dulu atau bagaimana?
Apakah akan bermasalah atau mengalami masalah pencekalan di Bandara jika belum memiliki kartu BPJSKTKI seperti KTKLN dulu itu? Mohon jawabannya karena saya berencana pulang cuti.

A4. Informasi tentang hal tersebut belum jelas. Menurut pihak terkait, BMI yang sudah bekerja di luar negeri (sebelum program baru ini diberlakukan), jaminan masih ditanggung oleh asuransi konsorsium sebelumnya sampai berakhir kontraknya. Dan jika pun harus mendaftar, pendaftaran dan pembayaran dilakukan oleh pelaksana penempatan melalui BNP2TKI atau PP2TKI dengan kode pembayaran yang diberikan kepada peserta lalu dibayarkan melalui Bank kerjasama BNI dan Mandiri.

Sampai saat ini tidak ada informasi, instruksi atau pemberitahuan terkait BMI cuti dan pencekalan atau lain-lainnya sehubungan dengan BPJSKTKI. Jadi jika hal seperti itu terjadi, bisa dipastikan adalah ulah oknum. Pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah melawan dan melaporkan serta menuntut oknum tersebut. Jangan takut! Yang terpenting Anda paham peraturan.

Q5. Kalau saya sekeluarga sudah mendaftar dan mempunyai BPJS di Indonesia, apa saya masih perlu mendaftar lagi atau bagaimana?

A5. BPJS apa yang sudah Anda miliki di Indonesia?
Kemungkinan yang sudah Anda ikuti tersebut adalah BPJS Kesehatan. Seperti yang sudah saya sebutkan di atas, BPJS Kesehatan berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan TKI.
Jadi jika Anda sekarang adalah BMI, Anda masih diwajibkan oleh pemerintah untuk mendaftar dan mengikuti program baru ini, BPJSKTKI untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Q6. Apakah BPJS Ketenagakerjaan TKI ini berlaku dan berguna di negara penempatan BMI?
Bukankah kita sudah ada asuransi yang menjamin, trus fungsi BPJSKTKI untuk apa? Bukannya BPJSKTKI itu hanya berlaku di  Indonesia saja? Mohon penjelasanya.

A6: BPJS Ketenagakerjaan TKI tidak bisa disamakan dengan asuransi yang dibayar dan dibebankan kepada majikan BMI di Hong Kong. Dan BPJSKTKI ini juga tidak bisa digunakan atau klaim di Hong Kong atau di negara penempatan BMI lainnya. Jadi BPJSKTKI ini mendaftarnya menggunakan data di Indonesia, berlaku di Indonesia dan hanya bisa diklaim di Indonesia. Fungsinya BPJSKTKI ya seperti yang disampaikan pemerintah melalui berbagai kesempatan dan media, katanya sebagai bagian dari perlindungan buruh migran Indonesia.
Tentang apakah akan benar-benar berfungsi atau tidak, kita semua belum tahu, lha wong programnya saja baru berjalan gitu.

Q7. Jika kita sudah mendaftar BPJS Ketenagakerjaan TKI semisal di-terminate atau di-PHK kemudian pulang Indonesia, apakah kita akan tetap wajib membayar iurannya?

A7. Sudah tidak. Karena iuran BPJS TKI bukan dibayarkan per-bulan tapi dibayar sekalian/ sekali bayar total di awal.

Q8. Kalau saya di-PHK kemudian dipulangkan ke Indonesia, apakah saya bisa klaim BPJSKTKI ini?

A8. Menurut petugas BPJS, BPJSKTKI sama saja dengan BPJS Reguler, seharusnya sih bisa di-klaim. Tapi sudah disebutkan juga bahwa BPJSKTKI tidak meng-cover atau menanggung risiko PHK. Soal ini harus dipertanyakan lagi kepada pihak terkait.

Q9. Jika saya sudah memiliki kartu BPJSKTKI kemudian saya mengalami sakit saat sudah pulang atau kembali ke Indonesia, apakah kartu itu masih bisa digunakan untuk berobat?

A9. Pulang? Pulang yang dimaksud karena berakhirnya kontrak atau pemutusan kontrak? Jika sakitnya karena kecelakaan kerja atau ada hubungannya dengan pekerjaan harusnya sih bisa.

Q10. Apakah BPJSKTKI ini berupa kartu atau dalam bentuk lainnya?

A10. Iya peserta BPJSKTKI ada bukti peserta yang berbentuk kartu, berisi nama peserta, nomor induk kepersertaan BPJSKTKI dan tanggal berlaku kartu.

Q11:  Cara mendaftarnya bagaimana untuk BMI yang sudah berada di Hong Kong dan negara penempatan lainnya? Mohon info, saya ingin mendaftar.

A11: Jangan terburu-buru. Simak terus update informasinya, karena belum dijelaskan atau belum ada penjelasan dan sosialisasi yang pasti tentang bagaimana cara pendaftaran untuk BMI yang sudah dan sedang bekerja di negara penempatan.

Q12. Jika syarat mendaftar BPJSKTKI harus menggunakan data asli sesuai e-KTP dan KK di Indonesia, lalu bagaimana dengan BMI yang memiliki data berbeda? Adakah solusinya? Apakah ini nantinya bisa juga berimbas pada masalah pemutihan atau koreksi data BMI?

A12: Nah! Ini poin pertanyaan penting yang semestinya ditanyakan langsung kepada pihak terkait.

Sebab soal koreksi data ini bagaimanapun adalah persoalan yang jika dipendam hanya akan menjadi bom waktu. Data yang salah hanya bisa ditunda untuk 'dipermasalahkan' tapi setiap kali ada peraturan yang mewajibkan penggunaan data asli atau data yang sama pastinya akan muncul lagi sebagai 'masalah' dan secara otomatis mengingatkan pentingnya koreksi dan keaslian data BMI.

Sedangkan pokok persoalan sebenarnya bagi BMI yang bekerja di Hong Kong bukanlah masalah koreksi data tapi masalah keberadaannya yang akan bermasalah dengan pemerintah Hong Kong jika ketahuan atau diketahui memiliki data yang berbeda. 

Bagaimanapun semoga ada jalan keluar terbaik untuk semuanya dalam hal ini.

Q13: Apakah benar seperti yang diberitakan bahwa BMI dijanjikan bisa membeli rumah dengan murah kalau punya kartu BPJSKTKI?

A13. Percaya? lha kok nyimut?

BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia memang memiliki program manfaat layanan tambahan khusus untuk pembelian rumah maupun renovasi.

Dengan program ini, negara memberikan kesempatan kepada tenaga kerja untuk bisa memiliki rumah milik sendiri. Atau setidak-tidaknya, dapat merenovasi tempat tinggalnya agar menjadi layak huni.

Program layanan tambahan ini hasil kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan Bank BTN. Bentuknya ya subsidi KPR (Kredit Pemilikan Rumah-red). Syaratnya, minimal kepesertaan 1 tahun, peserta yang mengikuti program JHT (BPU) minimal Rp20 ribu / bulan, upah harus di atas UMP/UMK tahun berjalan, WNI (21 thn atau sudah menikah), memiliki upah maksimal Rp 4 juta/bulan untuk yang ingin mengajukan rumah tapak, dan maksimal Rp 7 juta untuk yang mengajukan rumah susun/apartemen.

Caranya, peserta harus terlebih dahulu ke Bank BTN yang sudah ditunjuk, Bank akan cek apakah ada pinjaman, kredit, dan lain-lain. Sepanjang tidak menunggak, BI Ceking tidak akan masalah. Lalu Bank BTN akan keluarkan form pengajuan MLT kepada BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan cek kepesertaan, apakah perusahaan tempat peserta bekerja pernah menunggak pembayaran BPJSK, dan lain-lain. Kalau kepesertaan sudah oke, BPJS Ketenagakerjaan akan surati/rekomendasikan ke Bank BTN untuk pengajuan akad kreditnya.

Jadi jika ada kabar BPJSKTKI menjanjikan seperti yang diberitakan tersebut, kemungkinan ya ada cara dan syaratnya yang tidak jauh berbeda dengan BPJSK di Indonesia.

Hong Kong, 15 September 2017

Kamis, 14 September 2017

Program Jaminan Sosial BMI Selain Berisiko Mengulang Kebijakan Koruptif Asuransi BMI Juga Bisa Memicu Kembali Persoalan Seputar Koreksi Data BMI


Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dan berbagai pihak terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beranggapan bahwa Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia yang per 1 Agustus 2017 resmi diserahkan pengelolaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan akan menjadi skema perlindungan  'single risk management' yang lebih baik bagi Buruh Migran Indonesia. Sebab dengan adanya peralihan pengelolaan Asuransi BMI dari konsorsium perusahaan asuransi (swasta) menjadi tanggung jawab Lembaga Negara, secara tidak langsung membuktikan kehadiran negara dalam perlindungan BMI. Sepintas, kebijakan ini terbaca sangat tepat dan sudah semestinya diterima serta mendapatkan dukungan dari semuanya. Namun jika dilihat secara kritis dan dipahami lebih jauh, masih ada banyak hal seputar BPJS Ketenagakerjaan untuk BMI yang perlu dipertanyakan, di-evaluasi dan di-kritisi.

Dasar Landasan Hukum BPJS Ketenagakerjaan TKI Belum Kuat

Pada 28 Juli 2017, Pemerintah  telah menerbitkan Permenaker No.7 Tahun 2017 yang berisi tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia. Peraturan tersebut intinya menyatakan pengalihan penyelenggaraan asuransi bagi buruh migran Indonesia yang tadinya dikelola melalui sejumlah perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium menjadi progam jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS.

Selain Permenaker tersebut di atas, tidak ada satu pasal pun dalam UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN yang mengatur soal jaminan sosial bagi BMI. Sementara itu UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hanya mengamanatkan BPJS untuk menyelenggarakan 5 jenis jaminan sosial yaitu Jaminan Kesehatan (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKM). Tidak ada kalimat mengamanatkan hal-hal yang berhubungan dengan BMI.
 
Sedangkan untuk UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, juga tidak ada menyebutkan tentang jaminan sosial. Undang-undang ini hanya memerintahkan agar TKI ikut program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) dan/atau wajib memiliki polis asuransi.

Permenaker No.7 Tahun 2017 ini terkesan seperti dipaksakan terbit hanya karena konsorsium asuransi BMI harus berakhir pada akhir Juli 2017. Sementara pada saat yang sama DPR dan pemerintah sendiri belum menyelesaikan proses revisi UU PPTKILN yang sudah berjalan bertahun-tahun.

Selama undang-undang baru yang seharusnya mengamanatkan dan bisa menjadi landasan hukum untuk pengubahan konsep hukum asuransi BMI sebagaimana norma Pasal 68 UU No. 39 Tahun 2004 menjadi konsep hukum jaminan sosial dan atau asuransi sosial yang diselenggarakan oleh badan publik seperti BPJS saja belum sah, bagaimana bisa BPJS Ketenagakerjaan BMI punya landasan hukum yang kuat?

BPJS Ketenagakerjaan TKI masih Abu-abu dan Rentan Penolakan Seperti KTKLN

Jika ditelaah, Permenaker yang dikeluarkan Menteri Hanif Dhakiri masih memberi celah adanya potensi munculnya persoalan di lapangan saat kebijakan ini diimplementasikan. Terutama dari sisi ketidakjelasan siapa subyek yang wajib membayar iuran Jaminan Sosial BMI.

Secara mendasar Permenaker 7/2017 pada pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa jenis Jaminan Sosial BMI ada 4 macam, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Secara rinci pada pasal-pasal berikutnya disebutkan bahwa keikutsertaan BMI pada JKK dan JKM bersifat WAJIB, sementara pada JHT bersifat sukarela.

Permenaker terlihat abu-abu alias tidak jelas dalam mengatur siapa yang sebenarnya memiliki kewajiban membayar Iuran Jaminan Sosial BMI, apakah BMI? Pelaksana Penempatan? atau Pengguna Jasa (Majikan/Perusahaan)? Pada bagian ketentuan umum Permenaker tidak menjelaskan definisi kata 'Iuran' dari kalimat 'Pelaksana Penempatan wajib membayarkan iuran program JKK, JKM, dan JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diikuti'.

Makna kata 'membayarkan' jelas berbeda dengan makna kata 'membayar', kata 'membayarkan' pada prakteknya dapat dijalankan dengan memungut/ mengambil paksa uang dari BMI dan posisi pelaksana penempatan hanya sebagai pihak yang membantu menyerahkan uang kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jika memang BMI sendiri yang harus membayar, mengapa mesti dibayarkan oleh pihak lain, mengapa tidak diberikan hak kepada BMI sendiri untuk membayarkannya?

Sedangkan jika kita mau mengingat, sebelumnya dalam kebijakan Program Asuransi BMI yang sudah jelas-jelas mewajibkan PPTKIS 'membayar' asuransi BMI,  pada prakteknya di lapangan terjadi banyak penyelewengan, BMI menjadi subjek/ sapi perah yang dipaksa membayar asuransi yang secara hukum sebenarnya menjadi kewajiban PPTKIS! 

Bahkan secara sistematis dan sewenang-wenang pemerintah juga mendukung tindakan pemaksaan tersebut dengan membuat sistem untuk mengontrolnya, yakni KTKLN.
BMI wajib memiliki KTKLN, untuk memiliki KTKLN wajib membayar Asuransi BMI, jika tidak memiliki KTKLN maka akan semena-mena dicekal atau ditolak keberangkatannya ke luar negeri oleh petugas Imigrasi di Bandara Keberangkatan. Sebuah cara yang mengkondisikan BMI dalam keadaan tak ada pilihan selain harus mengurus dan membayar polis asuransi.

Sebagaimana KTKLN,  ketidakjelasan siapa subjek yang wajib membayar iuran dalam Jaminan Sosial BMI juga akan berpotensi melahirkan penolakan karena dianggap sebagai pemaksaan dan berpotensi menimbulkan tindak pemerasan yang sama yang dikhawatirkan juga berujung pada tindak koruptif.

BPJS Ketenagakerjaan BMI Memicu Kembali Persoalan Seputar Koreksi Data BMI

Menurut informasi yang beredar, untuk BMI yang sudah atau sedang bekerja di luar negeri, jaminan sosialnya sementara masih ditanggung oleh asuransi konsorsium sebelumnya sampai berakhirnya kontrak kerjanya. Sedangkan untuk pendaftaran dan pembayaran selanjutnya akan dilakukan oleh pelaksana penempatan melalui BNP2TKI atau PP2TKI dengan kode pembayaran yang diberikan kepada peserta lalu dibayarkan peserta melalui Bank yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Persyaratan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk BMI harus mengisi formulir pendaftaran, fotocopy E-Ktp dan KK dan Fotocopy perjanjian kerja. Serta membawa dokumen yang sudah lengkap ke kantor cabang terdekat untuk di proses lebih lanjut.

Total uang pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan BMI adalah sebesar Rp 370.000 dengan perincian hitungan; sebelum penempatan atau pada masa pelatihan selama 5 bulan membayar Rp 37.000 (JKK dan JKM), setelah dan selama masa penempatan 24 + 1 bulan + spare waktu 1 bulan selama di negara penempatan membayar iuran Rp 333.000 (JKK dan JKM).

Masalahnya bukan hanya pada berapa jumlah nominal uang yang mesti dibayar tapi lebih dari itu, persyaratan kepersertaan dan klaim BPJS Ketenagakerjaan yang mengharuskan BMI menggunakan data asli (E-KTP dan KK) juga memicu kembali keresahan BMI seputar persoalan koreksi data.

Jika BPJS Ketenagakerjaan hukumnya DIWAJIBKAN maka secara tidak langsung juga menjadi ancaman sekaligus dilema bagi para BMI yang memiliki data berbeda antara Paspor, e-KTP dan KK yang berkemungkinan diwajibkan juga untuk mengurus dan melakukan koreksi/ penyamaan data.

Payung Hukum BPJS Ketenagakerjaan Belum Jelas dan Belum Luas

Pertanyaan penting lainnya sehubungan  BPJS bagi  BMI adalah apakah payung hukum yang tersedia akan benar-benar sanggup mengakomodir keragaman karakter migrasi di negara tujuan BMI? Secara karakter setiap negara tujuan/ penempatan BMI berbeda-beda, tidak sama dengan persoalan BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia.

Semisal benar seperti pernyataan perwakilan pihak BPNP2TKI dalam dialog soal BPJS Ketenagakerjaan di Hong Kong yang ingin menjadikan BMI Hong Kong sebagai rule model bagi BMI di negara penempatan lainnya, tentunya terlalu mengada-ada dan bisa ditengarai sebagai usaha menafikkan kenyataan bahwa BMI di masing-masing negara penempatan memiliki kendala dan persoalannya sendiri. Jadi bagaimana negara satu bisa menjadi contoh negara lainnya sementara karakter, peraturan dan sistemnya berbeda?

Selain itu menyoal cakupan (coverage) pertanggungan atas risiko yang dialami BMI, apakah sudah lebih baik atau minimal sama dengan program Asuransi BMI yang sebelumnya?

BPJS Ketenagakerjaan saat ini disebutkan hanya menanggung 6 dari 13 coverage perlindungan BMI yang awalnya ditanggung konsorsium asuransi BMI.

Ketujuh resiko yang tidak ditanggung BPJS Ketenagakerjaan adalah resiko PHK, BMI dipindah tempat kerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja, upah tidak dibayar, gagal berangkat, gagal ditempatkan bukan karena kesalahan BMI, pemulangan BMI bermasalah, serta resiko ketika BMI menghadapi masalah hukum.

Sementara menurut data BPNP2TKI, data klaim asuransi di tahun 2014 s.d 2016, tiga permasalahan terbesarnya adalah untuk pemulangan BMI bermasalah (42,55%), PHK (32,91%) dan BMI sakit (13,86%).

Dengan merujuk pada data bisa kita lihat bahwa masih dibutuhkan adanya perluasan payung hukum dan jaminan risiko dari BPJS  Ketenagakerjaan agar bisa mengakomodir ciri khas dan keragaman risiko migrasi yang dialami BMI secara utuh.

BPJS Ketenagakerjaan BMI Masih Butuh Sosialisasi Lebih dan Sistem Pencegahan Untuk Tindak Koruptif

Hal terpenting yang seharusnya tidak diabaikan adalah  apakah sudah ada atau belum kajian yang mendasar dan mendalam untuk menghindari risiko atau peluang munculnya kebijakan koruptif dalam pengelolaan iuran BPJS Ketenagakerjaan di masa mendatang dan pelbagai deret pertanyaan terkait mekanisme dan pelayanan klaim-nya.

Sebab jika belajar dari pengalaman yang ada sehubungan pengelolaan asuransi oleh konsorsium sebelumnya, tidak berlebihan jika Iuran Jaminan Sosial BMI kedepannya akan berpotensi hanya menjadi 'kantong ajaib' yang berfungsi sekadar untuk menampung uang atas nama perlindungan BMI, sementara kemana larinya uang pada akhirnya tidak bisa dilacak.

Menurut pendapat pribadi penulis, pada dasarnya peralihan dari Konsorsium Asuransi BMI komersial kepada penyelenggara badan publik, seperti BPJS Ketenagakerjaan ini, sudah semestinya bisa diterima dan perlu didukung karena merupakan wujud dari tuntutan bersama atas kehadiran negara dalam perlindungan buruh migran Indonesia dan juga sudah merupakan rekomendasi dari KPK.

Namun Informasi tentang program Jaminan sosial BMI sendiri belum tuntas disosialisasikan karena itu wajar dan sudah seharusnya banyak hal yang perlu ditanyakan, dikritisi dan dievaluasi oleh berbagai pihak terkait agar semakin menjadi lebih baik. Terutama bagaimana seharusnya BMI atau minimal perwakilannya dilibatkan dalam pembahasan hal ini, sehingga BMI tidak ditempatkan hanya sebagai obyek saja.

Hong Kong, 12 - 13 September 2017