Laman

Jumat, 15 Agustus 2014

KJRI Hong Kong Lepas Tangan Atas Persoalan BMI dan Agen

KJRI Hong Kong Lepas Tangan Atas Persoalan BMI dan Agen

Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong, seperti yang dikutip salah satu media lokal berbahasa Indonesia, menyatakan bahwa mereka hanyalah mediator atau penengah dalam setiap kasus perseteruan Buruh Migran Indonesia (BMI) dengan agen tenaga kerjanya, termasuk jika BMI berniat pindah agen karena bermasalah dengan agennya tersebut. Pernyataan seperti ini harusnya tidak ada jika KJRI tidak berniat atau berupaya untuk lepas tangan dari persoalan yang kerap terjadi dan dialami mayoritas BMI Hong Kong.

Pernyataan sehubungan perpindahan agen yang disampaikan oleh Rafail Walangitan selaku konsul konsuler I KJRI tersebut patut dipertanyakan oleh BMI. Sebab sebagaimana diketahui bersama yang mengeluarkan peraturan pelarangan pindah agen adalah KJRI melalui dua peraturan yang dikeluarkannya pada tahun 2011 yaitu System Online dan Surat Edaran (SE) 2524. Lalu bagaimana bisa mereka menempatkan diri hanya sebagai moderator atas persoalan yang disebabkan oleh peraturan yang ada, sebelum kedua peraturan tersebut dicabut atau dihapus. Bukankah ini bisa dikatakan lempar batu sembunyi tangan?

Menurut definisi kata, moderator adalah orang yang bertindak sebagai penengah (hakim, wasit, dsb) atau pemimpin sidang (rapat, diskusi) yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau pendiskusian masalah. Sesuai tugasnya moderator tidak berhak memutuskan atau mengambil tindakan atas permasalahan yang terjadi, sedangkan hal ini tentunya bertolak belakang dengan apa yang bisa dan semestinya di lakukan KJRI dalam usaha menjalankan kewajibannya melindungi warga negaranya di luar negeri, khususnya BMI.

KJRI HK adalah pihak yang memberikan izin kepada agen tenaga kerja untuk beroperasi. KJRI juga yang menentukan pembatasan pemberian izin agen tenaga kerja demi menghindari persaingan sengit
antar agen jika jumlahnya membludak. Seperti yang pernah disampaikan KJRI, alasan mereka membatasi ijin agen karena merasa khawatir pada persaingan sengit agen yang pada akhirnya bisa membuat semakin banyaknya pelanggaran hak-hak BMI demi menarik majikan baru. Namun sampai saat ini upaya KJRI HK tersebut belum berhasil membendung munculnya agen-agen tenaga kerja baru. Agen-agen tenaga kerja baru ini memiliki izin resmi dari Pemerintah Hong Kong namun tidak memiliki izin resmi atau tidak terdaftar di KJR HK. Para agen tidak terdaftar ini hanya dapat mengurus visa kerja ke Pemerintah Hong Kong tapi tidak dapat mengajukan legalisasi kontrak kerja BMI ke KJRI.
Untuk mengakalinya, para agen ini pun menjadi sub agen dari agen-agen tenaga kerja resmi yang
terdaftar, dengan sistem membayar sejumlah uang atau kesepakatan pembagian hasil. Para sub agen ini sengaja memakai cap nama agen resmi yang diakui KJRI HK di kontrak kerja BMI.


Nah, dari pemaparan di atas ketika menerima pengaduan BMI, sesuai prosedur KJRI HK berhak dan dapat memanggil agen tenaga kerja untuk menanyakan dan mengusut persoalan yang terjadi. Jika terbukti agen yang diadukan bersalah, maka KJRI HK berhak menegur dan menjatuhkan sanksi
skorsing izin agen tenaga kerja. Dan ini tentunya menjadi salah satu point bargaining power yang melindungi BMI dan menekan agen agar berlaku lebih baik atau minimal sesuai peraturan resmi yang ada. Tetapi jika KJRI HK kemudian menyatakan hanya menjadi moderator sama saja dengan kembali memberi kekuasaan agen untuk semena-mena terhadap BMI. Hal ini sungguh berita yang memprihatinkan bagi BMI di tengah-tengah upaya perjuangan hak-haknya (kontrak mandiri, overcharging, dan lain-lain) dan merupakan kemunduran dari kemajuan langkah-langkah perlindungan BMI yang diupayakan oleh KJRI jika memang ada.