Laman

Senin, 11 Desember 2017

Kegiatan Donor Darah di Hong Kong Itu Mudah


Ayo donor darah! (geogle pic)


"Setelah ini kami mau donor darah, ikutan nggak, Nyu?"

Hari Minggu kemarin (10/12), tanpa rencana sebelumnya, saya akhirnya mengikuti kedua teman saya melakukan kegiatan rutin mereka untuk donor darah. Setelah beberapa saat mencari-cari alamat yang tertera pada kertas petunjuk yang dibawa oleh teman, kami pun sampai di Causeway Bay Blood Centre yang beralamat di lantai 14/F, Plaza 2000, Russell Street Causeway Bay yang terletak di seberang Time Square.


Kedua teman saya sedang mengisi formulir pendaftaran donor darah (doc.pri)


Sesampainya di Donor Centre, kami bertiga langsung disambut ramah oleh petugas yang sedang berjaga di meja informasi. Kami disodori formulir dan dipersilakan memilih tempat duduk agar bisa mengisi data dengan nyaman.

Semua pertanyaan di dalam formulir pendaftaran donor darah ditulis dalam bahasa Inggris. Selain biodata diri dan alamat domisili kami di Hong Kong, jawaban untuk pertanyaan lainnya cukup kami jawab dengan cara mencentang kolom "Iya" dan "Tidak". Dari poin yang ditanyakan, saya simpulkan tujuan dari pengisian formulir ini adalah agar petugas bisa mengenali identitas dan mengetahui riwayat kesehatan kami.


Saya mendapatkan nomor antrean 26 (doc.pri)


Setelah selesai mengisi formulir pendaftaran, kami dibantu petugas untuk mengambil nomor antrean. Setelah mendapatkan nomor antrean kami menunggu untuk sesi pemeriksaan darah. Cek darah dibutuhkan untuk mengetahui apakah darah kami dalam keadaan baik atau tidak untuk donor darah pada hari itu. Sebelum menusuk jari, petugas bertanya terlebih dulu, lengan kami sebelah mana yang ingin diambil darahnya. Saya menjawab ingin diambil darahnya di lengan sebelah kiri, maka petugas menusuk jari tangan saya yang sebelah kanan kita.


Teman saya sedang pemeriksaan darah, ditusuk jari tangannya oleh petugas (doc.pri)


Setelah cek darah usai, kami lanjut ke sesi wawancara di ruangan tertutup. Tujuan dari sesi wawancara ini adalah untuk memeriksa dan cross check jawaban yang sudah kami tulis di lembar formulir pendaftaran agar tidak ada kesalahan yang terlewatkan. 


Sesi Wawancara di ruang Interview (doc.pri)


Diujung wawancara, petugas menanyakan apakah saya sudah makan/ sarapan kenyang atau belum. Karena salah satu syarat penting sebelum donor adalah harus sudah makan terlebih dulu.   Sebelum tiba giliran panggilan untuk pengambilan darah, petugas meminta kami minum air putih dan makan biskuit yang sudah tersedia di meja.


Saya sengaja memilih lengan kiri yang dipasang selang tranfusi
agar tangan kanan bisa mengambil gambar seperti ini hihi (doc.pri)


Proses pengambilan darah jika lancar hanya akan berlangsung sekitar 15-20 menit. Setelah darah yang diambil cukup atau sudah sesuai ukuran, secara otomatis alarm timbangan dimana kantong darah diletakkan akan berbunyi. Petugas akan segera datang untuk mencabut jarum dan selang di tangan. 


Teman saya di ruang pengambilan darah bersama petugas (doc.pri)


Selesai deh! Kami masing-masing mendapatkan hadiah kecil yang berbeda-beda. Saya yang baru pertamanya, mendapatkan pin angka 1, teman saya yang sudah untuk ketiga kalinya donor mendapatkan pin berbeda, sedangkan teman saya yang sudah donor untuk kelima kalinya mendapatkan sertifikat.
 

Karena saya nggak memotret hadiah, ini saja gantinya penampakan gelas bekas minuman kami hihi
dua kopi dan satu cokelat yang diminum oleh orang berdarah biru eh nggak sih,
golongan darah kami bertiga AB, B dan O


Sebelum pergi,  sebagaimana semua pendonor lainnya, kami bertiga diminta untuk duduk manis terlebih dulu untuk menikmati minuman (petugas menyediakan kopi, teh susu, cokelat, dan minuman lainnya sesuai pilihan kami) dan biskuit yang sudah disuguhkan. Sebelum kamk meninggalkan Donor Centre, petugas butuh memastikan bahwa kami sebagai pendonor yang sudah diambil sekantong darahnya tetap dalam keadaan baik-baik saja (tidak mual, pusing, dll).


Apa sih manfaatnya kegiatan donor darah?

Percayalah, rasa sakit dan lelah sehabis mendonorkan darah hanyalah perasaan sesaat saja, yang pasti akan kalah oleh besarnya manfaat donor darah bagi kesehatan kita.

1. Mengurangi penyakit jantung

Salah satu manfaat kesehatan dari mendonorkan darah secara teratur adalah membuat jantung kita senantiasa sehat. Dengan begitu, akan meningkatkan zat besi dalam darah dan juga mengurangi kemungkinan kita akan menderita penyakit jantung.

2. Membakar kalori dan menurunkan kolesterol

Mendonorkan darah secara teratur selain akan membantu kita membakar kalori juga membantu kita untuk mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh.
Tidak percaya? Otomatis saja, ketika darah kita berkurang sebanyak 450 ml, maka kita juga kehilangan sekitar 650 kalori. akan membantu Anda untuk mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh.


3. Menurunkan risiko kanker

Selain membantu membakar kalori, mendonorkan darah pun dapat menurunkan risiko terjadinya kanker. Termasuk kanker hati, paru-paru, usus besar, perut, dan kanker tenggorokan.

4. Meningkatkan produksi darah

Manfaat mendonorkan darah secara teratur dapat membantu merangsang produksi sel-sel darah baru. Proses mendonorkan darah ini, akan membantu tubuh tetap sehat dan bekerja lebih efisien.

Jika dari hasil pemeriksaan diketahui produksi darah kita kurang lancar,
petugas akan memberikan suplemen untuk diminum (doc.pri)


5. Pikiran lebih stabil

Kok bisa? Bisa dong. Dengan mendonorkan darah, kita akan merasa lebih bahagia dan damai karena sudah bisa berbagi.

6. Periksa kesehatan gratis!

Mendonorkan darah juga berarti kita memeriksaan kesehatan diri sendiri. Karena darah kita di dalam kantong darah akan diperiksa di laboratorium dan tim medis akan bisa melihat apakah kita menderita suatu penyakit tertentu atau tidak. Dan kita akan mendapatkan pemberitahuan, jika negatif dari segala jenis penyakit, maka artinya darah kita bisa disumbangkan untuk mereka yang membutuhkan. Tapi jika sebaliknya, maka kita akan diberitahu apa yang sebenarnya sedang terjadi pada tubuh dan kesehatan kita.

7. Terapi diri dari fobia jarum suntik!

Manfaat ini saya tambahkan karena pengakuan satu teman saya. Motivasi dia untuk donor darah adalah untuk membuat dirinya terbiasa dan tidak takut lagi pada jarum suntik.

Lembar kertas ini diberikan untuk pengaduan dan
bisa digunakan seandainya setelah donor darah kita mengalami masalah
atau memiliki keluhan soal kesehatan (doc.pri)


Keren kan manfaat mendonorkan darah? Kamu ingin berpartisipasi dalam kegiatan donor darah? Oke chekidot daftar alamat tempat donor darah berikut ini, dan silakan pilih tempat yang lebih dekat dan lebih mudah kamu temukan.

1. Causeway Bay Donor Centre
14/F, Plaza 2000, 2-4 Russell Street, Causeway Bay. 
(Seberang Time Square dan Pasar Wan Chai).


2. Central District Donor Centre
1/F, Tung Ming Building, 40-42 Des Voeux Road C, Central. 
(Central MTR station Exit C)


3. Mong Kok Donor Centre 
15/F, Chow Tai Fook Centre, 580 A Nathan Road, Mong Kok.


4. Kwun Tong Donor Centre
Units 1 & 16, 23/F, Millennium City 5. 
418 Kwun Tong Road, Kwun Tong.
(Kwun Tong MTR station Exit A2)


5. Shatin Donor Centre
1A, Shatin Centre Street, Shatin.


6. Tsuen Wan Donor Centre
8 Tai Ho Road, Tsuen Wan 
(Tsuen Wan MTR station Exit C)


7. Yuen Long Donor Centre
Units 704-705, 7/F, Yuen Long Landmark 
115-127 Yuen Long Castle Peak Road, Yuen Long.

Kapan saya bisa melakukan donor?

Jika kamu berminat untuk donor darah pertama kalinya, kamu bisa datang ke tempat donor darah pada jam kerja mereka kapanpun kamu mau. Untuk selanjutnya petugas akan memberikan kamu lembar kertas pemberitahuan kapan kamu bisa donor lagi.

Donor Centre seperti halnya Rumah Sakit, tetap buka di hari Minggu. 

pemberitahuan kapan saya bisa donor lagi (doc.pri)



Safe Blood Save Lives!

Jumat, 15 September 2017

Anda Ingin Memahami BPJS Ketenagakerjaan TKI? Baca Ini!


Apa Itu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan?

a) BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik pemerintah Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja). Namanya diubah oleh pemerintah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014.

b) BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan) yang oleh pemerintah diubah namanya menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Apa Itu BPJS Ketenagakerjaan TKI?

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Indonesia) adalah program perlindungan jaminan sosial bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang hendak berangkat dan sudah berada di luar negeri yang diluncurkan oleh pemerintah pada 1 Agustus 2017 atas kerjasama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

BPJSKTKI ada 4 macam:
- Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- Jaminan Kematian (JKM)
- Jaminan Hari Tua (JHT).

Keikutsertaan BMI pada JKK dan JKM bersifat WAJIB, sementara pada JHT bersifat sukarela.

Iuran atau biaya JKK dan JKM adalah sebesar Rp 370.000 yang dibayar sekali untuk jangka waktu 30 bulan atau per- satu masa kontrak bekerja di luar negeri (2 tahun).

Rincian iuran tersebut  adalah:
~ Sebelum penempatan ke negara tujuan untuk JKK sebesar Rp 24.500 dan JKM sebesar Rp 12.500.
~ Selama dan setelah penempatan untuk JKK sebesar Rp 122 ribu dan JKM sebesar Rp 211 ribu.

Jadi total biaya Rp 370.000 adalah untuk dua program perlindungan, yaitu JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian).

Manfaat BPJSKTKI:

A) Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

1. Pelayanan kesehatan karena kecelakaan kerja sampai sembuh tanpa batas biaya.

2. Penggantian biaya pengangkutan yang terdiri, angkutan darat, sungai atau darat paling banyak Rp 1 juta. Kemudian angkutan laut paling banyak Rp 1,5 juta, angkutan udara paling banyak Rp 2,5 juta. 

3. Santunan cacat yang terdiri dari, jika cacat total sebesar 100 juta, santunan berkala cacat total tetap sebesar Rp 4,8 juta.

4. Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) atau alat ganti (prothese)
5. Penggantian biaya gigi tiruan sebesar Rp 3 juta.

B) Program Jaminan Kematian (JKM) 

‎1. Santunan kematian sebesar Rp 85 juta

2. Santunan berkala sebesar Rp 4,5 juta

3. Biaya pemakaman sebesar Rp 3 juta

4. Santunan sekaligus sebesar Rp 16,2 juta.

5. Beasiswa atau pelatihan kerja untuk anak dari calon TKI atau TKI yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja.

Pertanyaan dan Jawaban untuk Teman-teman BMI Hong Kong Menyoal Diwajibkannya BPJS Ketenagakerjaan bagi  BMI

Sejak diluncurkan hingga saat ini, sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan TKI masih belum sampai ke akar rumput atau kepada BMI dengan baik. Masih banyak teman-teman BMI di negara penempatan yang kebingungan dan mempertanyakan kewajiban baru yang dibebankan kepada mereka. Kebingungan ini kebanyakan dipicu oleh efek cemas kalau-kalau program baru pemerintah ini sama dengan KTKLN dan E-KTKLN yang pada prakteknya bukannya membantu tapi malah menjadi ancaman dan menambah masalah baru bagi BMI.

Berikut ini beberapa pertanyaan teman-teman kepada Admin FP Independen Konseling BMI HK yang saya copas dan berusaha saya bantu menjawabnya.

Q1. Apakah BPJS Ketenagakerjaan TKI itu hukumnya wajib diikuti dan mendaftar bagi BMI?

A1. Iya, menurut pernyataan pemerintah adalah WAJIB diikuti dan mendaftar bagi semua BMI tanpa terkecuali.

Q2. Bagaimana cara mendaftar BPJS Ketenagakerjaan TKI kalau saya berada di Hong Kong? Syaratnya apa saja untuk mendaftar?

Q2. Untuk sementara ini bagi yang sudah berasa di luar negeri cara pendaftaran belum dipastikan. Tapi ada kemungkinan pendaftaran bisa melalui aplikasi online. Kalau untuk calon BMI di Indonesia pendaftarannya secara  manual, langsung datang ke kantor cabang BPJS terdekat.

Syarat pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan TKI:
1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Membawa lembar fotocopy E-Ktp dan KK
3. Membawa Fotocopy perjanjian kerja.
4. Mendaftar ke kantor cabang terdekat untuk diproses lebih lanjut.
5. Membayar biaya melalui bank yang sudah ditunjuk atau bekerjasama dengan BPJS.

Q3. BPJSKTKI itu untuk siapa?
Apakah untuk BMI yang baru datang saja (maksudnya yang baru datang dari Indonesia ke Hong Kong)? 

A3. BPJSKTKI itu untuk semua BMI tanpa terkecuali. Kalaupun saat ini yang sudah mendaftar dan memiliki adalah BMI yang baru berangkat ke luar negeri per-mulai diberlakukannya program baru ini, itu karena memang yang lebih mudah proses pendaftaran dan diwajibkan daftar terlebih dulu adalah mereka.

Q4. Apakah BMI yang sudah di luar negeri ketika pulang cuti harus mengurus BPJSKTKI terlebih dulu atau bagaimana?
Apakah akan bermasalah atau mengalami masalah pencekalan di Bandara jika belum memiliki kartu BPJSKTKI seperti KTKLN dulu itu? Mohon jawabannya karena saya berencana pulang cuti.

A4. Informasi tentang hal tersebut belum jelas. Menurut pihak terkait, BMI yang sudah bekerja di luar negeri (sebelum program baru ini diberlakukan), jaminan masih ditanggung oleh asuransi konsorsium sebelumnya sampai berakhir kontraknya. Dan jika pun harus mendaftar, pendaftaran dan pembayaran dilakukan oleh pelaksana penempatan melalui BNP2TKI atau PP2TKI dengan kode pembayaran yang diberikan kepada peserta lalu dibayarkan melalui Bank kerjasama BNI dan Mandiri.

Sampai saat ini tidak ada informasi, instruksi atau pemberitahuan terkait BMI cuti dan pencekalan atau lain-lainnya sehubungan dengan BPJSKTKI. Jadi jika hal seperti itu terjadi, bisa dipastikan adalah ulah oknum. Pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah melawan dan melaporkan serta menuntut oknum tersebut. Jangan takut! Yang terpenting Anda paham peraturan.

Q5. Kalau saya sekeluarga sudah mendaftar dan mempunyai BPJS di Indonesia, apa saya masih perlu mendaftar lagi atau bagaimana?

A5. BPJS apa yang sudah Anda miliki di Indonesia?
Kemungkinan yang sudah Anda ikuti tersebut adalah BPJS Kesehatan. Seperti yang sudah saya sebutkan di atas, BPJS Kesehatan berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan TKI.
Jadi jika Anda sekarang adalah BMI, Anda masih diwajibkan oleh pemerintah untuk mendaftar dan mengikuti program baru ini, BPJSKTKI untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Q6. Apakah BPJS Ketenagakerjaan TKI ini berlaku dan berguna di negara penempatan BMI?
Bukankah kita sudah ada asuransi yang menjamin, trus fungsi BPJSKTKI untuk apa? Bukannya BPJSKTKI itu hanya berlaku di  Indonesia saja? Mohon penjelasanya.

A6: BPJS Ketenagakerjaan TKI tidak bisa disamakan dengan asuransi yang dibayar dan dibebankan kepada majikan BMI di Hong Kong. Dan BPJSKTKI ini juga tidak bisa digunakan atau klaim di Hong Kong atau di negara penempatan BMI lainnya. Jadi BPJSKTKI ini mendaftarnya menggunakan data di Indonesia, berlaku di Indonesia dan hanya bisa diklaim di Indonesia. Fungsinya BPJSKTKI ya seperti yang disampaikan pemerintah melalui berbagai kesempatan dan media, katanya sebagai bagian dari perlindungan buruh migran Indonesia.
Tentang apakah akan benar-benar berfungsi atau tidak, kita semua belum tahu, lha wong programnya saja baru berjalan gitu.

Q7. Jika kita sudah mendaftar BPJS Ketenagakerjaan TKI semisal di-terminate atau di-PHK kemudian pulang Indonesia, apakah kita akan tetap wajib membayar iurannya?

A7. Sudah tidak. Karena iuran BPJS TKI bukan dibayarkan per-bulan tapi dibayar sekalian/ sekali bayar total di awal.

Q8. Kalau saya di-PHK kemudian dipulangkan ke Indonesia, apakah saya bisa klaim BPJSKTKI ini?

A8. Menurut petugas BPJS, BPJSKTKI sama saja dengan BPJS Reguler, seharusnya sih bisa di-klaim. Tapi sudah disebutkan juga bahwa BPJSKTKI tidak meng-cover atau menanggung risiko PHK. Soal ini harus dipertanyakan lagi kepada pihak terkait.

Q9. Jika saya sudah memiliki kartu BPJSKTKI kemudian saya mengalami sakit saat sudah pulang atau kembali ke Indonesia, apakah kartu itu masih bisa digunakan untuk berobat?

A9. Pulang? Pulang yang dimaksud karena berakhirnya kontrak atau pemutusan kontrak? Jika sakitnya karena kecelakaan kerja atau ada hubungannya dengan pekerjaan harusnya sih bisa.

Q10. Apakah BPJSKTKI ini berupa kartu atau dalam bentuk lainnya?

A10. Iya peserta BPJSKTKI ada bukti peserta yang berbentuk kartu, berisi nama peserta, nomor induk kepersertaan BPJSKTKI dan tanggal berlaku kartu.

Q11:  Cara mendaftarnya bagaimana untuk BMI yang sudah berada di Hong Kong dan negara penempatan lainnya? Mohon info, saya ingin mendaftar.

A11: Jangan terburu-buru. Simak terus update informasinya, karena belum dijelaskan atau belum ada penjelasan dan sosialisasi yang pasti tentang bagaimana cara pendaftaran untuk BMI yang sudah dan sedang bekerja di negara penempatan.

Q12. Jika syarat mendaftar BPJSKTKI harus menggunakan data asli sesuai e-KTP dan KK di Indonesia, lalu bagaimana dengan BMI yang memiliki data berbeda? Adakah solusinya? Apakah ini nantinya bisa juga berimbas pada masalah pemutihan atau koreksi data BMI?

A12: Nah! Ini poin pertanyaan penting yang semestinya ditanyakan langsung kepada pihak terkait.

Sebab soal koreksi data ini bagaimanapun adalah persoalan yang jika dipendam hanya akan menjadi bom waktu. Data yang salah hanya bisa ditunda untuk 'dipermasalahkan' tapi setiap kali ada peraturan yang mewajibkan penggunaan data asli atau data yang sama pastinya akan muncul lagi sebagai 'masalah' dan secara otomatis mengingatkan pentingnya koreksi dan keaslian data BMI.

Sedangkan pokok persoalan sebenarnya bagi BMI yang bekerja di Hong Kong bukanlah masalah koreksi data tapi masalah keberadaannya yang akan bermasalah dengan pemerintah Hong Kong jika ketahuan atau diketahui memiliki data yang berbeda. 

Bagaimanapun semoga ada jalan keluar terbaik untuk semuanya dalam hal ini.

Q13: Apakah benar seperti yang diberitakan bahwa BMI dijanjikan bisa membeli rumah dengan murah kalau punya kartu BPJSKTKI?

A13. Percaya? lha kok nyimut?

BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia memang memiliki program manfaat layanan tambahan khusus untuk pembelian rumah maupun renovasi.

Dengan program ini, negara memberikan kesempatan kepada tenaga kerja untuk bisa memiliki rumah milik sendiri. Atau setidak-tidaknya, dapat merenovasi tempat tinggalnya agar menjadi layak huni.

Program layanan tambahan ini hasil kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan Bank BTN. Bentuknya ya subsidi KPR (Kredit Pemilikan Rumah-red). Syaratnya, minimal kepesertaan 1 tahun, peserta yang mengikuti program JHT (BPU) minimal Rp20 ribu / bulan, upah harus di atas UMP/UMK tahun berjalan, WNI (21 thn atau sudah menikah), memiliki upah maksimal Rp 4 juta/bulan untuk yang ingin mengajukan rumah tapak, dan maksimal Rp 7 juta untuk yang mengajukan rumah susun/apartemen.

Caranya, peserta harus terlebih dahulu ke Bank BTN yang sudah ditunjuk, Bank akan cek apakah ada pinjaman, kredit, dan lain-lain. Sepanjang tidak menunggak, BI Ceking tidak akan masalah. Lalu Bank BTN akan keluarkan form pengajuan MLT kepada BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan cek kepesertaan, apakah perusahaan tempat peserta bekerja pernah menunggak pembayaran BPJSK, dan lain-lain. Kalau kepesertaan sudah oke, BPJS Ketenagakerjaan akan surati/rekomendasikan ke Bank BTN untuk pengajuan akad kreditnya.

Jadi jika ada kabar BPJSKTKI menjanjikan seperti yang diberitakan tersebut, kemungkinan ya ada cara dan syaratnya yang tidak jauh berbeda dengan BPJSK di Indonesia.

Hong Kong, 15 September 2017

Kamis, 14 September 2017

Program Jaminan Sosial BMI Selain Berisiko Mengulang Kebijakan Koruptif Asuransi BMI Juga Bisa Memicu Kembali Persoalan Seputar Koreksi Data BMI


Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dan berbagai pihak terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beranggapan bahwa Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia yang per 1 Agustus 2017 resmi diserahkan pengelolaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan akan menjadi skema perlindungan  'single risk management' yang lebih baik bagi Buruh Migran Indonesia. Sebab dengan adanya peralihan pengelolaan Asuransi BMI dari konsorsium perusahaan asuransi (swasta) menjadi tanggung jawab Lembaga Negara, secara tidak langsung membuktikan kehadiran negara dalam perlindungan BMI. Sepintas, kebijakan ini terbaca sangat tepat dan sudah semestinya diterima serta mendapatkan dukungan dari semuanya. Namun jika dilihat secara kritis dan dipahami lebih jauh, masih ada banyak hal seputar BPJS Ketenagakerjaan untuk BMI yang perlu dipertanyakan, di-evaluasi dan di-kritisi.

Dasar Landasan Hukum BPJS Ketenagakerjaan TKI Belum Kuat

Pada 28 Juli 2017, Pemerintah  telah menerbitkan Permenaker No.7 Tahun 2017 yang berisi tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia. Peraturan tersebut intinya menyatakan pengalihan penyelenggaraan asuransi bagi buruh migran Indonesia yang tadinya dikelola melalui sejumlah perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium menjadi progam jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS.

Selain Permenaker tersebut di atas, tidak ada satu pasal pun dalam UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN yang mengatur soal jaminan sosial bagi BMI. Sementara itu UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hanya mengamanatkan BPJS untuk menyelenggarakan 5 jenis jaminan sosial yaitu Jaminan Kesehatan (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKM). Tidak ada kalimat mengamanatkan hal-hal yang berhubungan dengan BMI.
 
Sedangkan untuk UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, juga tidak ada menyebutkan tentang jaminan sosial. Undang-undang ini hanya memerintahkan agar TKI ikut program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) dan/atau wajib memiliki polis asuransi.

Permenaker No.7 Tahun 2017 ini terkesan seperti dipaksakan terbit hanya karena konsorsium asuransi BMI harus berakhir pada akhir Juli 2017. Sementara pada saat yang sama DPR dan pemerintah sendiri belum menyelesaikan proses revisi UU PPTKILN yang sudah berjalan bertahun-tahun.

Selama undang-undang baru yang seharusnya mengamanatkan dan bisa menjadi landasan hukum untuk pengubahan konsep hukum asuransi BMI sebagaimana norma Pasal 68 UU No. 39 Tahun 2004 menjadi konsep hukum jaminan sosial dan atau asuransi sosial yang diselenggarakan oleh badan publik seperti BPJS saja belum sah, bagaimana bisa BPJS Ketenagakerjaan BMI punya landasan hukum yang kuat?

BPJS Ketenagakerjaan TKI masih Abu-abu dan Rentan Penolakan Seperti KTKLN

Jika ditelaah, Permenaker yang dikeluarkan Menteri Hanif Dhakiri masih memberi celah adanya potensi munculnya persoalan di lapangan saat kebijakan ini diimplementasikan. Terutama dari sisi ketidakjelasan siapa subyek yang wajib membayar iuran Jaminan Sosial BMI.

Secara mendasar Permenaker 7/2017 pada pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa jenis Jaminan Sosial BMI ada 4 macam, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Secara rinci pada pasal-pasal berikutnya disebutkan bahwa keikutsertaan BMI pada JKK dan JKM bersifat WAJIB, sementara pada JHT bersifat sukarela.

Permenaker terlihat abu-abu alias tidak jelas dalam mengatur siapa yang sebenarnya memiliki kewajiban membayar Iuran Jaminan Sosial BMI, apakah BMI? Pelaksana Penempatan? atau Pengguna Jasa (Majikan/Perusahaan)? Pada bagian ketentuan umum Permenaker tidak menjelaskan definisi kata 'Iuran' dari kalimat 'Pelaksana Penempatan wajib membayarkan iuran program JKK, JKM, dan JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diikuti'.

Makna kata 'membayarkan' jelas berbeda dengan makna kata 'membayar', kata 'membayarkan' pada prakteknya dapat dijalankan dengan memungut/ mengambil paksa uang dari BMI dan posisi pelaksana penempatan hanya sebagai pihak yang membantu menyerahkan uang kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jika memang BMI sendiri yang harus membayar, mengapa mesti dibayarkan oleh pihak lain, mengapa tidak diberikan hak kepada BMI sendiri untuk membayarkannya?

Sedangkan jika kita mau mengingat, sebelumnya dalam kebijakan Program Asuransi BMI yang sudah jelas-jelas mewajibkan PPTKIS 'membayar' asuransi BMI,  pada prakteknya di lapangan terjadi banyak penyelewengan, BMI menjadi subjek/ sapi perah yang dipaksa membayar asuransi yang secara hukum sebenarnya menjadi kewajiban PPTKIS! 

Bahkan secara sistematis dan sewenang-wenang pemerintah juga mendukung tindakan pemaksaan tersebut dengan membuat sistem untuk mengontrolnya, yakni KTKLN.
BMI wajib memiliki KTKLN, untuk memiliki KTKLN wajib membayar Asuransi BMI, jika tidak memiliki KTKLN maka akan semena-mena dicekal atau ditolak keberangkatannya ke luar negeri oleh petugas Imigrasi di Bandara Keberangkatan. Sebuah cara yang mengkondisikan BMI dalam keadaan tak ada pilihan selain harus mengurus dan membayar polis asuransi.

Sebagaimana KTKLN,  ketidakjelasan siapa subjek yang wajib membayar iuran dalam Jaminan Sosial BMI juga akan berpotensi melahirkan penolakan karena dianggap sebagai pemaksaan dan berpotensi menimbulkan tindak pemerasan yang sama yang dikhawatirkan juga berujung pada tindak koruptif.

BPJS Ketenagakerjaan BMI Memicu Kembali Persoalan Seputar Koreksi Data BMI

Menurut informasi yang beredar, untuk BMI yang sudah atau sedang bekerja di luar negeri, jaminan sosialnya sementara masih ditanggung oleh asuransi konsorsium sebelumnya sampai berakhirnya kontrak kerjanya. Sedangkan untuk pendaftaran dan pembayaran selanjutnya akan dilakukan oleh pelaksana penempatan melalui BNP2TKI atau PP2TKI dengan kode pembayaran yang diberikan kepada peserta lalu dibayarkan peserta melalui Bank yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Persyaratan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk BMI harus mengisi formulir pendaftaran, fotocopy E-Ktp dan KK dan Fotocopy perjanjian kerja. Serta membawa dokumen yang sudah lengkap ke kantor cabang terdekat untuk di proses lebih lanjut.

Total uang pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan BMI adalah sebesar Rp 370.000 dengan perincian hitungan; sebelum penempatan atau pada masa pelatihan selama 5 bulan membayar Rp 37.000 (JKK dan JKM), setelah dan selama masa penempatan 24 + 1 bulan + spare waktu 1 bulan selama di negara penempatan membayar iuran Rp 333.000 (JKK dan JKM).

Masalahnya bukan hanya pada berapa jumlah nominal uang yang mesti dibayar tapi lebih dari itu, persyaratan kepersertaan dan klaim BPJS Ketenagakerjaan yang mengharuskan BMI menggunakan data asli (E-KTP dan KK) juga memicu kembali keresahan BMI seputar persoalan koreksi data.

Jika BPJS Ketenagakerjaan hukumnya DIWAJIBKAN maka secara tidak langsung juga menjadi ancaman sekaligus dilema bagi para BMI yang memiliki data berbeda antara Paspor, e-KTP dan KK yang berkemungkinan diwajibkan juga untuk mengurus dan melakukan koreksi/ penyamaan data.

Payung Hukum BPJS Ketenagakerjaan Belum Jelas dan Belum Luas

Pertanyaan penting lainnya sehubungan  BPJS bagi  BMI adalah apakah payung hukum yang tersedia akan benar-benar sanggup mengakomodir keragaman karakter migrasi di negara tujuan BMI? Secara karakter setiap negara tujuan/ penempatan BMI berbeda-beda, tidak sama dengan persoalan BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia.

Semisal benar seperti pernyataan perwakilan pihak BPNP2TKI dalam dialog soal BPJS Ketenagakerjaan di Hong Kong yang ingin menjadikan BMI Hong Kong sebagai rule model bagi BMI di negara penempatan lainnya, tentunya terlalu mengada-ada dan bisa ditengarai sebagai usaha menafikkan kenyataan bahwa BMI di masing-masing negara penempatan memiliki kendala dan persoalannya sendiri. Jadi bagaimana negara satu bisa menjadi contoh negara lainnya sementara karakter, peraturan dan sistemnya berbeda?

Selain itu menyoal cakupan (coverage) pertanggungan atas risiko yang dialami BMI, apakah sudah lebih baik atau minimal sama dengan program Asuransi BMI yang sebelumnya?

BPJS Ketenagakerjaan saat ini disebutkan hanya menanggung 6 dari 13 coverage perlindungan BMI yang awalnya ditanggung konsorsium asuransi BMI.

Ketujuh resiko yang tidak ditanggung BPJS Ketenagakerjaan adalah resiko PHK, BMI dipindah tempat kerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja, upah tidak dibayar, gagal berangkat, gagal ditempatkan bukan karena kesalahan BMI, pemulangan BMI bermasalah, serta resiko ketika BMI menghadapi masalah hukum.

Sementara menurut data BPNP2TKI, data klaim asuransi di tahun 2014 s.d 2016, tiga permasalahan terbesarnya adalah untuk pemulangan BMI bermasalah (42,55%), PHK (32,91%) dan BMI sakit (13,86%).

Dengan merujuk pada data bisa kita lihat bahwa masih dibutuhkan adanya perluasan payung hukum dan jaminan risiko dari BPJS  Ketenagakerjaan agar bisa mengakomodir ciri khas dan keragaman risiko migrasi yang dialami BMI secara utuh.

BPJS Ketenagakerjaan BMI Masih Butuh Sosialisasi Lebih dan Sistem Pencegahan Untuk Tindak Koruptif

Hal terpenting yang seharusnya tidak diabaikan adalah  apakah sudah ada atau belum kajian yang mendasar dan mendalam untuk menghindari risiko atau peluang munculnya kebijakan koruptif dalam pengelolaan iuran BPJS Ketenagakerjaan di masa mendatang dan pelbagai deret pertanyaan terkait mekanisme dan pelayanan klaim-nya.

Sebab jika belajar dari pengalaman yang ada sehubungan pengelolaan asuransi oleh konsorsium sebelumnya, tidak berlebihan jika Iuran Jaminan Sosial BMI kedepannya akan berpotensi hanya menjadi 'kantong ajaib' yang berfungsi sekadar untuk menampung uang atas nama perlindungan BMI, sementara kemana larinya uang pada akhirnya tidak bisa dilacak.

Menurut pendapat pribadi penulis, pada dasarnya peralihan dari Konsorsium Asuransi BMI komersial kepada penyelenggara badan publik, seperti BPJS Ketenagakerjaan ini, sudah semestinya bisa diterima dan perlu didukung karena merupakan wujud dari tuntutan bersama atas kehadiran negara dalam perlindungan buruh migran Indonesia dan juga sudah merupakan rekomendasi dari KPK.

Namun Informasi tentang program Jaminan sosial BMI sendiri belum tuntas disosialisasikan karena itu wajar dan sudah seharusnya banyak hal yang perlu ditanyakan, dikritisi dan dievaluasi oleh berbagai pihak terkait agar semakin menjadi lebih baik. Terutama bagaimana seharusnya BMI atau minimal perwakilannya dilibatkan dalam pembahasan hal ini, sehingga BMI tidak ditempatkan hanya sebagai obyek saja.

Hong Kong, 12 - 13 September 2017

Rabu, 07 Juni 2017

Siapkah Kamu Menjadi Artis?


Artis juga manusia biasa, meski menjadi idola tapi juga punya salah dan dosa. Jadi untuk kamu yang membaca tulisan saya ini, jangan terburu-buru menjawab pertanyaan, sebelum saya selesai bercerita.

Bulan ini sudah bulan ketiga saya bekerja di sebuah keluarga yang salah satu anggotanya adalah seorang artis. Sebut saja namanya Nona Artis. Nona Artis saya yang terhormat ini lumayan terkenal di Hong Kong. Dan sebelum bekerja untuknya, saya sudah sering melihatnya mondar-mandir di layar kaca. Terkadang menjadi pemeran figuran dan beberapa kali menjadi pemeran utama wanita. Makanya ketika pertama kali bertemu saya langsung tahu kalau dia seorang artis. Tapi saya tidak bereaksi dan berpura-pura tidak tahu kalau dia itu public figure. Toh apa pentingnya buat saya?

Seminggu, dua minggu, sebulan dan seterusnya, meski hanya bertemu 3 kali dalam satu minggu, Nona Artis sukses membuat saya stress! Emosi Nona Artis kerap meledak-ledak dan sulit ditebak, sesaat baik, sesaat jahat. Bahkan dia bisa mengamuk dan tersenyum hanya berselang hitungan menit. Akting banget! Tapi saya berusaha memahami bahwa kemungkinan Nona berani begitu hanya kepada saya, sebagai pelampiasan atau bisa jadi sebagai uji coba pelatihan aktingnya. Karena di kehidupan luar rumah dia harus mati-matian jaga image jika tak ingin beresiko kehilangan kepopuleran serta pekerjaannya.

Btw, saya sebenarnya sedang tidak ingin membahas sisi emosi Nona. Saya hanya ingin berbagi beberapa fakta yang mungkin bisa menjadi bukti pernyataan saya di paragraf pembuka.

1. Artis itu Bisa Tidak Tahu Cara Telpon via Whatsapp.

Kaget kan? Saya sendiri juga agak gimana gitu ketika pertama tahu fakta ini. Ceritanya keponakan Nona yang dari Kanada sedang berlibur di HK. Dan Nona ingin mengajaknya makan bersama. Biasanya komunikasi sehari-hari mereka hanya melalui obrolan grup Whatsapp Keluarga. 

Hari itu Si Keponakan yang sudah diundang melalui WhatsApp belum menjawab bisa dan tidaknya diajak makan di restoran. Nona yang tidak sabaran langsung meneleponnya berkali-kali dan berkali-kali juga teleponnya gagal.

"Arista, kamu tahu kenapa aku gagal melulu telpon keponakanku? Sampai sekarang dia belum membalas pesanku. Padahal aku sedang terburu-buru!"

Saya cengo. Keponakan yang tidak jawab telpon kenapa saya yang diomelin? Tapi saya tahu setiap pertanyaan dari Nona saya selalu menginginkan jawaban dan tidak mau terima kalau saya tidak bisa menjawab. Fuaaah! Otak saya berputar. Dan ahaaa!

"Coba Nona telpon menggunakan Whatsapp."

"Kenapa aku harus telpon pakai whatsapp? Apa bedanya kalau aku telpon dengan nomor seluler?"

"Kemungkinan nomor yang dipakai keponakanmu adalah nomor Kanada yang secara otomatis sekarang sedang tidak aktif dan tidak bisa ditelpon melalui jaringan seluler. Tapi selagi dia mengaktifkan jaringan internet di hapenya, kamu bisa telpon dia di WA atau aplikasi online lainnya."

"Apakah benar begitu? Bagaimana kamu tahu? Bagaimana caranya telpon via WA?"

Gleg! Saya pun harus jelasin pelan-pelan kepada Nona yang punya energi ngeyel yang abadi meski sedang terjebak dalam lubang ketidak tahuan.

2. Artis itu Bisa Tidak Tahu Arah Jalan dan Tempat Parkir Kendaraan!

Setiap kali berpergian bersama Nona, saya pasti menjadi penumpang merangkap kernet eh lebih tepatnya menjadi peta atau geogle map kayaknya.

"Arista, aku harus belok ke arah mana? Aku mau cari Starbucks di daerah ini untuk ngopi."

Gleg. Nona membawa saya ke daerah asing, kemudian mendadak doi tanya warung kopi. Apa-apaan ini! Mata saya langsung jelalatan memperhatikan tepian jalan yang kami lewati dan gedung-gedungnya plus rambu-rambu lalulintasnya. Beruntung dalam hitungan beberapa menit saya menemukan satu gedung yang saya curigai sebagai mall! Dan di mana ada mall (saya kira) di situ pasti ada warung kopi.

"Jalan lurus, belok kanan kemudian belok lagi."

"Hah? Kamu yakin?"

"Iya, kita ke arah gedung berwarna merah itu. Itu Mall besar, pasti ada Starbucks di sana."

"Kita harus parkir mobil di mana?"

"Di pinggir jalan."

3. Artis itu Bisa Tidak Pakai Logika

Sepanjang jalan, beberapa sopir mobil yang mendahului kami mengacungkan jari dan menggerakkan tangannya ke arah kami, entah bermaksud memberi kode apa.

"Arista, kamu tahu apa yang terjadi? Ada apa dengan orang-orang itu? Ada apa dengan bagian belakang mobilku? Kamu tahu?"

Gleg! Saya berada di dalam mobil bersamanya, bagaimana saya bisa tahu dan bisa melihat ke arah bagian belakang atau badan mobil bagian luar? Emangnya saya tukang sihir? Logikanya di mana coba?"

"Entahlah. Saya tidak tahu, Nona."

"Kenapa kamu tidak tahu? Kamu harus cari tahu!"

Pfffttt piye jal? Setelah mobil berhenti, saya langsung memeriksa dan mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata ban mobil bagian belakang bocor. Duh. Jadilah saya harus menjadi geogle map untuk mencari letak bengkel terdekat!

Eh sudah ya curhat saya. Kalau dilanjutkan bisa kebanyakan. Intinya ya gitu deh kalau kamu ingin menjadi Artis, tolong dimengerti kalau menjadi artis itu bukan berarti menjadi sempurna. Menjadi orang terkenal itu butuh kekuatan dan ketahanan mental yang luar biasa, siapkah kamu? Sudah, tidak perlu menjawab pertanyaan saya yang tidak penting. Terima kasih ya sudah menyimak dan membaca curhat saya.

HK, 2 Juni 2017





Meledak Atau Tidak, Bom Itu Berbahaya!

Selang beberapa hari setelah peristiwa ledakan bom bunuh diri Kampung Melayu di tanah air yang sempat saya simak baik melalui sosial media pun di stasiun televisi lokal, Hong Kong dihebohkan oleh keberadaan suatu benda yang ditengarai sebagai bom yang sengaja diletakkan di tempat umum di daerah Central. 

Ketegangan menyelimuti kota, puluhan polisi dikerahkan untuk mengamankan kawasan dimana benda mencurigakan itu berada. Petugas penjinak bom pun beraksi dengan hati-hati. Tapi ternyata benda yang dicurigai bisa meledak itu adalah bom palsu!

Menurut rekaman cctv yang beberapa kali ditayangkan di tv juga penuturan media, tersangka yang sengaja meletakkan benda tersebut adalah seorang perempuan muda. Belum diketahui pasti apa tujuannya, tetapi menurut peraturan yang berlaku, tindakan perempuan tersebut sudah termasuk teror bagi warga umum di Hong Kong.

Negeri bagian China di mana saya tinggal dan bekerja sekarang ini wilayahnya tidak luas, dan bisa dibilang tingkat pengamanan lumayan tinggi. Namun, tindak kejahatan masih kerap ditemukan dan mewarnai bumi Bauhinia yang pastinya membuat dan menuntut pihak kepolisian selalu upgrade sistem pengamanannya. Apalagi sehubungan isu-isu teroris dan ISIS yang terjadi di beberapa negara di dunia, pihak kepolisian Hong Kong yang menyadari negaranya termasuk negara yang welcome kepada pendatang sudah berada pada taraf siaga. Hal ini bisa terlihat dari adanya pelatihan-pelatihan intensif oleh instansi-instansi terkait untuk mencegah dan menangani ancaman berbagai macam terorisme.

Kesiagaan dan ketatnya pengamanan sehubungan masalah terorisme​ dan ISIS oleh pemerintah HK sempat menuai komentar pro dan kontra dari warga Hong Kong sendiri. Mereka yang menentang berasalan khawatir akan efect dari kesiagaan justru menumbuhkan benih-benih paranoid dan diskriminasi terhadap muslim seperti yang terjadi di Amerika.

Saya sendiri sebagai perantau dan sebagai muslim minoritas di negeri Jackie Chan ini hanya bisa menyimak dan diam-diam berusaha belajar dari semua perdebatan yang terjadi. Dari semua argumen yang dijadikan bahan debat, tak jarang saya bisa mengambil 'sesuatu' yang menambah bahan pemikiran dan pemahaman saya.

Ketika tersiar berita adanya bom palsu/ bom mainan, saya memperhatikan reaksi media dan komentar netizen HK terkait hal tersebut. Saya menemukan fakta kalau ada beberapa orang yang masih bisa menertawakan dan menganggap kejadian mendebarkan itu sebagai lelucon. Tapi sebagian besar lainnya sepakat bahwa hal ini harus ditindak lanjuti. 

Berikut kutipan dua komentar dari seorang netizens dan seorang penyiar televisi yang saya sukai. Saya suka karena sama dengan yang saya pikirkan sih.

"Asli atau bukan, meledak atau tidak, bom tetaplah benda yang berbahaya. Disebut namanya saja sudah menjadi teror, apalagi ada wujud bendanya? #SayaTolakTerorisme! " ~JC~

"Meski bom itu hanya bom mainan, siapapun yang melakukannya adalah bedebah. Bom mainan itu tetap berbahaya! Karena dengan adanya lelucon yang tidak lucu ini, bisa jadi di lain kali kita lengah dan kurang hati-hati, kemudian terjadi peristiwa meledaknya bom asli yang sebelumnya diabaikan keberadaannya karena dianggap hanya bom mainan!" ~ZW~

HK, 1 Juni 2017

Kamis, 25 Mei 2017

Cabut Overcharging Sampai ke Akarnya!

Cabut gigi sudah menjadi tradisi bagi calon BMI yang rentan sakit gigi ketika berada di penampungan PJTKI. Alasannya biasanya karena terpaksa dan ditakut-takuti jika sakitnya kambuh saat sudah berada di negara penempatan maka akan merepotkan. Setidaknya begitulah berdasarkan pengalaman pribadi saya. Dan sayangnya tidak pernah ada yang mengatakan kepada calon BMI bahwa sebenarnya ada yang lebih sakit dan menakutkan dibandingkan momok sakit gigi, yakni sakit hati berkepanjangan karena menjadi korban overcharghing.

Biaya penempatan berlebihan atau overcharghing yang sudah sangat lama terjadi dari sejak UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri diterbitkan nyaris dialami dan menimpa semua BMI. Membuat BMI menanggung hutang berlipat-lipat yang mesti dibayar dari hasil memeras keringat. Dan yang lebih parah lagi akibat dari tanggungan hutang yang mesti dilunasi dalam jangka waktu berbulan-bulan itu, dan ditambah ancaman bagi BMI yang harus mengulang potongan gaji ketika terjadi pergantian majikan sebelum kontrak kerja berakhir adalah bentuk paksaan agar BMI mau bertahan melanjutkan dan menyelesaikan kontraknya meski seburuk apapun keadaan di tempat kerjanya. Bisa dibilang BMI kehilangan pilihan dan daya tawar untuk menentukan nasib bagi diri mereka sendiri.

Overcharging di Hong Kong bertentangan dan melanggar hukum setempat tapi karena aturan biaya penempatan memang sudah disahkan melalui aturan resmi Pemerintah Indonesia sendiri, maka Agen dan PJTKI tetap bisa berlaku semena-mena dan memiliki berbagai cara untuk memeras BMI. Salah satunya dengan cara memaksa BMI menandatangani dokumen hutang piutang dengan pihak bank finance dan mesti menyicilnya setiap bulan agar terkesan bahwa BMI memang memiliki tanggungan hutang, sementara PJTKI/Agen bisa cuci tangan.

Setelah banyak keluhan sekaligus mendapatkan protes dari BMI progresif yang menolak overcharging dan berbagai pihak yang peduli BMI, Pemerintah Indonesia melalui Dirjen Binapenta kemudian mengeluarkan empat kali Surat Keputusan tentang biaya penempatan bagi BMI tujuan Hong Kong. Empat Surat Keputusan itu yakni SK No.B.603/1999 yang menetapkan biaya sebesar Rp 17.845.000, SK No.653/2004 yang menetapkan biaya sebesar Rp. 9.132.000, SK No. 186/2008 yang menetapkan biaya penempatan sebesar Rp 15.550.000 plus USD 15 dan yang terakhir SK No.98/2012 yang menetapkan biaya penempatan sebesar Rp 14. 780.400. Tetapi pada kenyataannya di lapangan, biaya penempatan yang mesti dibayar BMI masih bervariasi dan nominalnya jauh lebih besar dari yang ditentukan dalam SK resmi tersebut.

Sudah bukan rahasia lagi jika pengubahan biaya penempatan secara resmi oleh pemerintah sampai hari ini masih belum bisa menjawab persoalan overcharging di lapangan. Sebab undang-undang yang mencantumkan tentang aturan biaya penempatan juga tidak pernah mencantumkan cara atau setidaknya menjamin hak BMI untuk menuntut balik uang yang telah dibayarkan kepada PJTKI/Agen. Upaya dan janji penghentian praktik overcharghing oleh BNP2TKI dari pemberian sanksi tunda layan kepada PJTKI, pencabutan Surat Ijin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) sampai sanksi administratif, menurut pendapat saya hanyalah seperti usaha mengobati sakit gigi yang sudah parah dengan obat kumur dan obat pereda rasa sakit belaka. Usaha yang setengah hati dan terkesan tidak peduli.

Overcharging bisa diibaratkan sakit gigi yang akut dan menyebabkan sakit berkepanjangan, langkah yang seharusnya diambil adalah mencabut gigi yang menjadi biang sakit sampai ke akar-akarnya. Dan akar dari overcharghing adalah UU39/2004 yang saat ini sedang direvisi tapi tidak ada tanda-tanda kapan akan selesai revisinya dan apakah hasil revisi undang-undang tersebut nantinya benar-benar bisa lebih baik atau minimal bisa memperbaiki keadaan BMI. Revisi undang-undang tanpa kepastian kapan dan bagaimana hasilnya kalau menurut penilaian saya sama halnya dengan janji manis tanpa kepastian atau pehape. Sementara sudah jelas praktik overcharghing di lapangan terus terjadi dan tidak berhenti sama sekali, dan akarnya adalah undang-undang itu sendiri.

Jadi selain harus dicabut atau dihapus UU39/2004, solusi lainnya agar BMI terbebas dari overcharging adalah kontrak mandiri. Jika kontrak mandiri diberlakukan, secara otomatis BMI memiliki hak pilih dan bisa menghindari jebakan perbudakan atas nama hutang. Selain itu BMI jadi memiliki kekuatan daya tawar (bargaining power) di hadapan PJTKI/Agen, sehingga mereka tidak akan lagi bisa semena-mena menentukan besaran biaya apapun yang mereka minta dari BMI.

Hong Kong, 3 Desember 2016

*Naskah esai ini adalah naskah yang menjuarai lomba menulis esai bertema Overcharging yang diselenggarakan oleh Voice Of Migrant.

Jumat, 19 Mei 2017

Kisahku; BMI Korban Koreksi Data Paspor yang Berhasil Mendapatkan HKID Card Baru


Pada Desember 2015 aku tersandung masalah. Masalahku sama dengan yang dialami sebagian teman-temanku di Hong Kong, yakni menghadapi kasus koreksi data ketika memperpanjang paspor (renew paspor). Sebab tahun kelahiranku sengaja dimudakan satu tahun oleh pihak PJTKI yang membantu proses pembuatan paspor pertamaku sebelum aku berangkat bekerja ke luar negeri.

Kasusku bisa dibilang sedikit lucu. Meskipun sudah mengalami koreksi data dan mendapatkan paspor baru, ternyata aku tidak diminta wawancara untuk pembuatan BAP oleh petugas bagian Imigrasi KJRI HK. Bahkan ketika beberapa bulan kemudian kesalahan itu aku ketahui dan pada pertengahan bulan Juli 2016 aku sendiri yang inisiatif datang mengajukan diri untuk pembuatan 'berita acara pemeriksaan', aku justru disalahkan dan dijadikan bola pingpong oleh petugas KJRI hingga akhirnya harus melibatkan majikanku.

KJRI Melimpahkan Tanggungjawabnya Kepada Majikanku

Pada tanggal 3 Agustus 2016,  aku diminta datang bersama majikanku ke KJRI. Ternyata pihak KJRI meminta majikanku untuk membuat pernyataan tertulis yang intinya bahwa majikan siap  bertanggungjawab atas apa-apa yang terjadi padaku, sehubungan masalah koreksi data paspor dan urusan dengan pihak Imigrasi HK.

Hari itu, setelah menandatangani surat pernyataan, majikanku langsung mengantarku ke Kantor Imigrasi di Wan Chai untuk membuat laporan tentang perbedaan data dokumenku sekaligus mengajukan permohonan pembuatan HKID yang baru.

Badai Emosi di Jalan Berliku

Dua pucuk surat dari Imigrasi HK datang kepadaku. Surat pertama yang tertanggal 8 Agustus, mengabarkan bahwa laporan masalah dataku sudah mereka terima dan sedang dalam proses pemeriksaan lanjutan. Sedangkan surat kedua yang tertanggal 10 Agustus, berisi panggilan untuk wawancara dan pemeriksaan (12/8) di kantor Imigrasi Chung Sha Wan.

Menyadari masalah yang sedang kuhadapi tidak mudah penyelesaiannya, menemui sikap KJRI yang terkesan ogah-ogahan membantu, ditambah lagi mendengarkan omongan dan tekanan dari sana sini, emosiku menjadi tidak stabil. Aku stress. Ketakutan dan cemas. Aku takut kehilangan pekerjaan dan dipenjara, sementara tanggunganku dan keluarga masih banyak.

Hari demi hari, dari minggu ke minggu, pikiranku makin tidak menentu. Masih tidak ada kejelasan akan bagaimana ujung masalahku. Tak ada yang bisa kulakukan selain banyak-banyak berdoa, menunggu, dan menjalani proses serta memenuhi panggilan demi panggilan pemeriksaan oleh pihak imigrasi HK.

Aku memang masih tinggal dan bekerja di rumah majikanku, tapi aku paham statusku sebenarnya adalah sama dengan tahanan kota. Karena ketika dataku diketahui bermasalah, secara otomatis kontrak kerja dan visaku juga terputus. Makanya setiap hari, baik ketika bekerja atau berlibur, aku selalu merasa was-was.

Ujian hidup memang tidak bisa ditebak kapan waktunya. Di saat aku masih stress akibat urusan koreksi data paspor, datang kabar dari kampung halaman kalau ayahku sakit keras. Aku bingung setengah mati, di satu sisi aku ingin segera pulang dan menemani ayahku yang sedang kritis tapi di sisi lain aku tahu ketika aku memaksa keluar Hong Kong sebelum urusan dataku selesai maka aku terancam tidak bisa kembali ke HK lagi sementara keadaan ekonomi keluargaku sedang krisis. Dan sampai dengan kepergian ayahku untuk selama-lamanya, aku belum bisa mengunjungi pusaranya dan hanya bisa berkirim doa. "Maafkan anakmu, Ayah...."

Buah dari Perjuanganku

Setelah nyaris remuk diamuk badai emosi dan kelelahan menunggu dalam ketidak pastian selama berbulan-bulan, wara-wiri di antara kanim Chung Sha Wan, kanim Kowloon Bay dan kanim Wan Chai hingga tahun pun berganti. Akhirnya perjuanganku membuahkan hasil yang  melegakan. Pada awal Januari 2017, pihak Imigrasi HK menghubungi agar aku datang ke kanim Wan Chai untuk mengajukan aplikasi kontrak kerja baru dan visa, sekaligus proses pembuatan HKID Card baru yang sesuai data pasporku.

Sampai dengan hari ini, ketika HKID Card baru dan visa kerja kontrak baru sudah benar-benar nyata berada di tanganku, aku masih merasa sukar untuk percaya bahwa masalahku sudah benar-benar selesai. Badai itu sudah pergi. Pada akhirnya, aku bisa melanjutkan hidup dan pekerjaanku tanpa perlu dihantui urusan koreksi data paspor lagi.

Hikmah dari kisah yang kubagikan ini, jika kita mau bertahan dan terus berjuang serta tak lupa berdoa, insyaallah hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha kita.

HK, Mei 2017

*Kontak penulis +85266006504

Kamis, 18 Mei 2017

Arielku, Habibmu dan Apa kabar Undang-undang Pornografi Cacat Itu?


Selama ini saya tidak pernah komentar dan menolak membahas kasus 'baladacintarizieq' dengan teman-teman dekat saya sekalipun karena bagi saya hal seperti itu bukan hal yang menarik untuk didiskusikan. Masih banyak hal-hal lain yang lebih penting dan menarik untuk dibahas. Bagi saya, kasus balada-baladaan itu adalah tentang dua orang dewasa yang setuju untuk melakukan sesuatu yang sangat pribadi dan tentunya menjadi tanggungjawab pribadi keduanya. Tapi ketika saya membaca perkembangan berita yang intinya menyebutkan bahwa Firza Husein sudah ditetapkan menjadi tersangka, sementara Habib Rizieq sebagai saksi masih mengingkari panggilan polisi, saya mendadak berubah pikiran dan ingin komentar; "Konyol!"

Jujur saja, meski saya sendiri bukan orang yang menyukai konten pornografi, tapi saya juga termasuk orang yang tidak mendukung kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang saya anggap cacat. Apalagi UU tersebut dulu pernah merenggut Ariel idola saya dan menjebloskannya ke penjara selama 3,5 tahun. Nyesek dan menyebalkan banget kalau diingat-ingat rasanya. Bayangkan saja, orang lain yang menyebar dan menikmati video pornonya tapi malah korbannya yang dikriminalkan.

Sebagai fans Ariel, saya bisa memahami bagaimana perasaan kamu-kamu yang berada di barisan pecinta Habib dan Firza yang khawatir pada perkembangan kasus balada junjunganmu. Meski dulu, Habibmu itu adalah orang yang paling semangat agar Arielku dihukum lebih berat dari hasil keputusan pengadilan. Jangan khawatir, melalui tulisan ini saya tidak ingin jahat dan turut menghujat junjunganmu. Karena saya pikir justru akan lebih baik jika kita bersatu untuk menolak keberadaan undang-undang cacat itu!

Undang-undang Pornografi yang Memiliki Cacat Bawaan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sejak kehadirannya memang sudah menuai ketidak setujuan berbagai pihak yang sempat meminta undang-undang tersebut  dikaji ulang sebelum kemudian justru disetujui oleh Mahkamah Konstitusi.

Substansi keberatan dan ketidak setujuan yang diajukan para pemohon uji ulang materi UU Pornografi adalah definisi pornografi dalam Pasal 1, Ayat 1 UU Pornografi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan penerapannya akan melanggar prinsip negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28 D, 28 E, dan 28 F UUD 1945.

"Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."

Merujuk kepada definisinya, UU Pornografi dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum karena pengertian pornografi yang dimaksudkan undang-undang tersebut masih sangat kabur dan multitafsir / multiinterpretasi, diskriminatif, dan mengabaikan asas kebinekaan serta tidak mempertimbangkan kultur patriarkial di Indonesia sehingga bisa berdampak pada kriminalisasi perempuan. Kecacatan bawaan yang ada, sangat rentan menyebabkan ketidakpastian hukum, pemarjinalan yang berkepanjangan, dan berpotensi memicu persoalan disintegrasi bangsa karena berisi pengingkaran atas realitas keberagaman yang ada di Indonesia. Terutama pada lima bidang yang dengan alasan apapun tidak bisa dengan semena-mena di-cap porno, yaki: seni, sastra, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan olahraga.

Dengan kata lain, UU Pornografi secara tidak langsung berisi kehendak untuk menyeragamkan pikiran dan pandangan masyarakat atas suatu nilai moral dan akhlak yang berbasiskan pada pemaksaan atas nilai dan pandangan dari sudut pandang tertentu saja. Padahal, realitas kebinekaan di Indonesia menunjukkan adanya pandangan atas nilai moral dan akhlak yang berbeda-beda.

Pemaksaan penyeragaman pikiran dan pandangan melalui sarana hukum dan pemberian ancaman pidana hanya makin menunjukkan dan membuktikan bahwa negara telah semena-mena dan berupaya untuk melakukan pemaksaan (coersion) atas suatu pandangan kepada warganya, dalam hal ini khususnya cara pikir dan sudut pandang terhadap persoalan ranjang, ketelanjangan, dan selangkangan yang merupakan ranah pribadi masing-masing orang.

Tolak, Revisi atau Biarkan Korban Berjatuhan Lagi, Lagi dan Lagi!

Ariel bukan korban pertama dari Undang-undang Pornografi. Sejak awal diberlakukan, UU cacat ini telah meminta korban. Dulu, sesaat setelah disahkan, sebuah warnet di Kediri dirazia polisi karena diduga menyimpan materi pornografi. Selain itu, ada juga kasus di daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Di mana seorang perempuan yang seharusnya dilindungi sebagai korban pelecehan seksual malah dipidana lima bulan menggunakan pasal-pasal UU Pornografi. Korban sudah ditipu oleh kekasihnya untuk melakukan hubungan seksual yang kemudian tanpa sepengetahuan dan seijinnya diabadikan dengan kamera oleh si Pria dan disebarkan. Bukankah sudah jelas bahwa si Perempuan adalah korban? Tapi ternyata  si Perempuan justru menjadi korban yang dikorbankan ulang dengan cara dituntut dan dipidanakan.

Ancaman dan kecacatan UU Pornografi pada hari ini bisa makin menjadi-jadi dengan ditambah kemunculan UU IT yang tak kalah cacat subtansinya! Keduanya bisa berkolaborasi untuk mengorbankan dan mencelakakan siapa saja. Sebenarnya Kasus Nuril bisa menjadi salah satu contohnya. Tapi karena Nuril bukan siapa-siapa dan bukan orang yang terkenal di mana-mana, maka sepertinya kasus balada-baladaan Firza Husein dan Habib Rizieq ini lebih bisa menjadi contoh sekaligus bahan untuk kita kembali menoleh dan mengkaji ulang undang-undang pornografi. Hingga kita bisa memutuskan untuk turut menuntut tolak dan atau revisi UU cacat itu atau justru mendukung keberadaannya karena bisa menjadi hiburan konyol untuk kita semua. Sekonyol apa yang dialami Habib Rizieq sekarang yang bisa diberi judul; 'Undang-undang makan Tuan'.

HK, Mei 2017



Kamis, 13 April 2017

Ada Apa Dengan KTKLN, e-KTKLN dan SISKOTKLN?

Dalam beberapa minggu terakhir ini, isu tentang adanya pencekalan penerbangan terhadap BMI karena KTKLN kembali merebak dan meresahkan teman-teman BMI di beberapa negara penempatan.

BMI yang berencana cuti mendadak bingung mencari tahu kesana kemari, dan saking banyaknya info dari katanya-katanya yang mereka terima malah mengakibatkan kepanikan. Sedangkan BMI yang tidak berencana cuti juga ikutan bingung, maksudnya peduli dan ingin membantu teman-teman yang butuh info tapi jatuhnya malah sibuk menebar berita yang belum jelas, yang sumbernya juga hanya dari 'katanya-katanya".

Untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, ada baiknya kita belajar memahami peraturan yang ada.

Apa itu KTKLN?

Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri atau yang disingkat KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi prosedur untuk bekerja di luar negri.

Hadirnya KTKLN di tahun 2011 dimulai dengan adanya Peraturan
Kepala Badan Nasional Penempatan Dan
Perlindungan TKI Nomor PER.04/KA/V/2011. Peraturan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Moh Jumhur Hidayat, tersebut berisi tentang Petunjuk Teknis TKI yang Bekerja Secara Perseorangan/ Mandiri.

Sumber dasar hukum dari terbitnya peraturan tersebut adalah peraturan-peraturan yang sebelumnya sudah pernah ada, yakni:

- Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

- Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

- Instruksi Presiden RI Nomor 06 tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

- Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER 43/KA/SU-OKH/XII tahun 2007 tentang Tugas Fungsi dan Uraian Tugas Unit Eselon I, II, III dan IV di lingkungan BNP2TKI.

- Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER-44/KA/XI/2008 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pelayanan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

- Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor SE 03/KA/VIII/2009 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

KTKLN Ditolak Sebelum Menembak

Andai saja KTKLN itu nama orang, orang tersebut pasti patah hatinya karena ditolak gebetannya yang bernama BMI berkali-kali sebelum sempat menembak. Nah loh?!

Tetapi penolakan BMI terhadap KTKLN atau yang sering disebut BMI sebagai kartu setan itu bukan tanpa alasan. Kartu yang memuat data identitas TKI berupa foto, sidik jari (dua jari kanan-kiri), paspor, asuransi, uji kesehatan, PPTKIS, sertifikat pelatihan, sertifikat kompetisi, perjanjian kerja, jenis pekerjaan, nama negara penempatan, masa berlaku kartu, tempat penerbitan, tanggal berangkat dan embarkasih/debarkasih ini selain tidak terbukti ada kegunaannya juga merepotkan sekali proses pengurusannya. Terutama untuk BMI yang pulang  cuti dan tinggal jauh dari tempat pembuatan KTKLN, selain membuang-buang​ tenaga, waktu dan uang juga rentan kasus pemerasan dan pungutan liar (pungli).

Penghapusan KTKLN

Presiden Jokowi memutuskan dan mengintruksikan penghapusan setelah menerima banyaknya laporan dan keluhan TKI menyoal KTKLN. Masa berlaku KTKLN dalam bentuk fisik 'sebuah kartu' itu resmi berakhir di bulan Mei 2015

Munculnya Hantu Baru Bernama e-KTKLN

Berhubung KTKLN sebenarnya adalah amanat Undang-undang 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Sebelum undang-undang yang menjadi sumbernya dihapuskan atau direvisi dengan menghilangkan poin yang mengamanatkan pendataan, maka sebagaimana persoalan overcharging, KTKLN tidak akan pernah benar-benar bisa mati dengan tenang.

Seiring terbitnya Permenaker No. 07 Tahun 2015 yang mengubah paradigma dalam penerapan pendataan TKI yang sebelumnya: 'TKI wajib mencatatkan diri' menjadi 'Negara wajib mendata TKI'. Maka KTKLN pun hidup kembali dengan wajah baru bernama e-KTKLN melalui Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).

"KTKLN fisik kartunya memang ditiadakan dan penginputan data TKI menjadi gratis tapi soal pembayaran asuransi masih wajib dibayarkan oleh TKI sesuai ketentuan yang berlaku," begitulah kalimat Nusron yang dulu pernah dikutip sebuah media di pertengahan tahun 2015.

Pahami Informasi Sebelum Mendadak Sensi

KTKLN sudah resmi tidak berlaku, tapi sebaliknya keberadaan e-KTKLN resmi dimulai. Pengumuman sudah disampaikan pemerintah, selanjutnya apakah berita hanya akan menjadi angin lalu atau menjadi pengetahuan tentunya tergantung kepentingan kepada masing-masing orang yang bersangkutan.

Dibandingkan KTKLN, e-KTKLN entah karena memang diterima atau justru tidak dipedulikan keberadaannya, yang pasti sejak kehadiran resminya e-KTKLN tidak menuai penolakan dari BMI. Sepi.

Menurut hasil survei yang dilakukan  Independen Konseling BMI Hong Kong, sekitar 350-an orang BMI yang pernah cuti dalam kurun waktu akhir 2015, 2106 dan awal 2017 mengaku tidak lagi berurusan dengan KTKLN. Baik ketika di Bandara Kedatangan ataupun di Bandara Keberangkatan ketika akan kembali ke luar negeri, koresponden mengaku tidak ditanya-tanya tentang 'kartu setan'. Aman!

Dikarenakan masih minimnya pengetahuan akan peraturan baru yang sedang berlaku, bebas dari urusan KTKLN membuat sebagian BMI lupa bahwa keamanan itu bisa berarti beragam hal:

1. Aman karena keberuntungan atau karena keteledoran petugas bagian pengecekan data yang ogah-ogahan.

2. Aman karena sebenarnya tanpa sepengetahuan BMI yang bersangkutan datanya masih tercatat atau sudah dibantu memasukkan datanya ke dalam Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) oleh pihak Agency.

3. Aman karena faktor kelengkapan dokumen yang dibawa BMI. Sehingga petugas tidak perlu memeriksa hal lain-lainnya, meski sebenarnya BMI tersebut tidak memiliki e-KTKLN dan datanya tidak/ belum tercatat dalam Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).

Seperti biasa, ketika peraturan pemerintah yang sedang berlaku belum benar-benar dipahami masyarakat, sudah keluar lagi peraturan baru dari pemerintah untuk menggenapi peraturan yang sudah terbit lebih dulu. Hal ini sebenarnya bisa dimaklumi karena memang pihak Pemerintah Indonesia sedang berbenah di semua instansi. Tidak terkecuali instansi pemerintah bagian urusan Keimigrasian.

Demi mencegah dan meminimalisasi kasus pedagangan manusia (human trafficking), Departemen Keimigrasian Indonesia per Februari 2017 semakin memperketat pemeriksaan data warganya yang hendak berpergian ke luar negeri, tidak terkecuali untuk BMI. Dan hal inilah yang kemudian menjadi bahan berita hoak dan membuat isu KTKLN mendadak merebak. Rasa sensi mengalahkan ingatan akan pentingnya untuk cross cek informasi.

Memang benar telah terjadi beberapa pencekalan kepada BMI yang cuti dan BMI yang hendak berangkat bekerja ke luar negeri. Pencekalan itu bukan karena KTKLN, tapi karena yang bersangkutan tidak memiliki dokumen lengkap sebagai bukti ia bekerja secara resmi dan data-data yang bersangkutan belum tercatat di SISKOTKLN. Ingat semua Calon TKI/ BMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri harus melengkapi proses prosedural yang diwajibkan.
Pencekalan dalam pelanggaran hal ini tentunya bisa dibenarkan karena sudah sesuai peraturan pemerintah yang sah!

Menjawab Pertanyaan dan Keresahan Teman-teman BMI

Banyak teman-teman BMI yang bertanya tentang apa saja yang harus dipersiapkan ketika pulang cuti.

1. Hati! Yup siapkan hati Anda agar tenang dan tidak berpikir yang bukan-bukan.

2. Siapkan kelengkapan dokumen Anda; Tiket Pesawat, Paspor dan visa, Kontrak Kerja dan tambahkan Surat Cuti jika ada.

3. Jika ada waktu dan Anda merasa perlu untuk mengetahui data Anda apakah sudah tercatat di SISKOTKLN atau belum.
Silakan buka  www.bnp2tki.go.id dan masukkan nomor paspor atau nama Anda di kolom pengecekan data untuk memastikan apakah data Anda sudah terdaftar atau belum.

4. Jika data Anda sudah terdaftar di SISKOTKLN meskipun e-KTKLN Anda expired, ketika Anda pulang cuti TIDAK PERLU mengurus lagi.

5. Jika Anda tidak bisa menemukan data Anda di SISKOTKLN bisa jadi itu disebabkan:

~ Anda salah memasukkan nomor paspor atau nama Anda.

~ Data Anda sudah ada tapi ada kesalahan / perbedaan pengetikan ketika memasukkannya sehingga tidak bisa ditemukan datanya.

~ Data Anda memang tidak tercatat di SISKOTKLN karena pihak Agency/PJTKI Anda sengaja tidak memasukkannya atau bisa juga karena mereka tidak punya akses (security code) untuk memasukkan data Anda sebab mereka bukan Agency/PJTKI resmi.

Apapun itu fakta yang Anda temukan Jangan Panik! Kepanikan hanya akan membuat Anda kesulitan mencerna dan memahami informasi.

Bagaimana caranya agar data saya bisa terdaftar di SISKOTKLN? Apa yang sebaiknya harus saya lakukan?

Pertama, jika Anda ingin memasukkan data Anda ke dalam SISKOTKLN:
Anda bisa bertanya dan meminta Agency/PJTKI Anda untuk mendaftarkannya karena hal ini jika merujuk kepada peraturan yang ada adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab mereka!

Kedua, mulai pahami pokok permasalahan di sekitar Anda. Kenapa bisa ada tuntutan Hapus atau Revisi UU39/2004, KTKLN, E-KTKLN dan  SISKOTKLN. Jika Anda sudah paham, pikirkan apa yang semestinya Anda lakukan.

Anda bisa menjadikan tulisan ini sebagai bahan belajar, kemudian mengabaikan urusan ini tapi tetap hati-hati agar tidak bermasalah. Atau Anda bisa bergabung dengan semua Aksi Massa BMI untuk menolak semua jenis peraturan yang diskriminatif dan merugikan BMI di manapun berada. 

HK, 12 Maret 2017


 

Rabu, 05 April 2017

Pahami dan Gunakan Hak Diam Anda Ketika Berurusan dengan Hukum!

Mengenal Istilah Miranda Rules

Jika Anda pernah menonton film atau drama yang di dalamnya ada adegan penangkapan oleh polisi, pasti Anda pernah mendengar ucapan; "Anda berhak diam, dan apa pun yang Anda katakan bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan!"

Kalimat tersebut sebenarnya bukan sekadar rekayasa dialog, tapi  itulah yang dinamakan penerapan aturan (rules) yang dalam hukum  lebih dikenal dengan istilah Miranda Warning. Miranda Warning merupakan hak minimal yang harus diberitahukan oleh polisi kepada tersangka ketika melakukan penangkapan.

Miranda Warning merupakan bagian dari Miranda Rules, yakni suatu prinsip hukum acara pidana di Amerika Serikat yang berasal dari kasus Miranda vs Arizona pada tahun 1966 yang akhirnya memunculkan Amandemen Kelima Bill of Rights dan kemudian selanjutnya diterapkan (hampir) secara global (mendunia), termasuk di Hong Kong dan Indonesia.

Hak Anda jika ditangkap Polisi secara mendadak.

Berhubung sebagian besar dari kasus yang terjadi dan dialami BMI HK adalah mendadak ditangkap polisi karena 'laporan majikan atas tuduhan pencurian barang', maka sudah semestinya teman-teman BMI HK mengetahui dan memahami hak yang dimiliki.

Pertama, Anda memiliki hak untuk diberitahu oleh petugas polisi atas alasan apa mereka menangkap Anda. Jika polisi tidak bisa memberitahu alasan penangkapan,  penangkapan itu sendiri bisa melanggar hukum. Namun, bisa juga ada kemungkinan alasan penangkapan sengaja dirahasiakan terlebih dulu dan akan diberitahukan kemudian pada saat Anda di-interogasi.

Kedua, Anda memiliki hak untuk diam. Segera setelah penangkapan, polisi harus memberitahu Anda tentang hak Anda untuk tetap diam. Polisi akan mengingatkan Anda dengan mengatakan, "Anda tidak diwajibkan untuk mengatakan apa-apa kecuali jika Anda ingin melakukannya, tapi apa pun yang Anda katakan akan kami masukkan ke dalam catatan dan dapat dijadikan sebagai bukti di persidangan."

Oleh karena mengingat hal itu Anda semestinya memilih apakah Anda akan menjawab atau tidak menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh polisi. Kecuali untuk data paling mendasar, wajib dijawab jika yang ditanyakan polisi adalah nama dan alamat Anda.

Tetapi Anda harus ingat baik-baik bahwa memiliki 'Hak Untuk Tidak Menjawab' atau 'Hak Diam' bukan berarti Anda punya hak menolak untuk ditangkap polisi. Anda juga harus mencatat bahwa dalam Section 101A dari Criminal Procedure Ordinance Hong Kong dengan jelas menyatakan bahwa petugas polisi boleh menggunakan segala cara termasuk yang berupa kekerasan jika dirasa perlu bagi mereka, terutama apabila tersangka menolak ditangkap atau berusaha melawan dan melarikan diri.

Ketiga, selanjutnya Anda memiliki hak untuk meminta pendampingan penerjemah atau menghubungi seseorang yang bisa membantu Anda atau orang yang perlu diberitahu kalau Anda sedang ditahan polisi.

Maksimal Waktu Penahanan Anda

Setelah ditangkap, seseorang akan ditahan di kantor polisi, dan jangka waktu maksimal untuk penahanan tersebut, yakni 48 jam sebelum kemudian diputuskan bebas karena tidak bersalah, bersalah tapi menjadi tahanan luar, atau bersalah dan harus ditahan dan diserahkan kepada pengadilan.

Dan jangka waktu penahanan dapat diperpanjang hingga 72 jam jika ternyata surat perintah penangkapan dan penahanan tersangka sehubungan dengan tujuan akan di-deportasi pihak imigrasi.

Jika polisi ingin menahan seseorang untuk jangka waktu lama, mereka akan membuat aplikasi yang relevan, sebelum kemudian membawa dan menyerahkan tersangka kepada pihak pengadilan untuk proses persidangan.

Ketika Anda diminta untuk membuat pernyataan di Kantor Polisi

Secara umum, hak-hak orang di bawah tahanan ditetapkan dalam dokumen yang disebut "Notice to Persons in Custody." Dokumen ini harus ada dan ditunjukkan di dalam setiap ruangan wawancara kantor polisi. Polisi juga harus menjelaskan kepada orang yang ditahan apa saja isi notice tersebut sebelum melakukan interogasi lebih lanjut dan polisi juga harus memberikan salinan notice kepada orang yang ditahan.

Selain itu orang yang ditahan juga punya hak untuk berkomunikasi dan konsultasi dengan penasihat hukum, membaca dan meneliti ulang isi pernyataan dan meminta menghapus atau mencoret pernyataan yang diperkirakan bisa memberatkan dirinya. Orang yang ditahan juga berhak disediakan atau meminta air minum dan makanan yang cukup jika merasa lapar, juga bisa meminta perawatan medis jika sakit.

Sesi wawancara atau introgasi oleh polisi basanya hanya direkam suaranya atau bisa juga di-video (tergantung pada keadaan dan kebutuhan). Sebelum meminta pernyataan dari orang yang ditahan, polisi harus memberikan Miranda Warning terlebih dulu. Sehingga tersangka dapat memilih apakah akan menjawab atau tidak  menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh polisi.

Selain menggunakan hak diam, tersangka juga dapat meminta untuk mendapatkan pendampingan nasihat hukum agar bisa memutuskan apakah akan terus diam atau menjawab pertanyaan. Jika tersangka ternyata memilih untuk menjawab pertanyaan petugas polisi atau bekerja sama dengan polisi dengan pertimbangan agar hukuman lebih ringan, semua pertanyaan dan jawaban akan ditulis sebagai "Record of Interview" atau Berkas Pernyataan Terdakwa. Setelah sesi wawancara dengan polisi selesai, tersangka berhak mendapatkan salinan berkas tersebut.

Hati-hati dan Jaga Diri Anda!

Kepolisian di Hong Kong dibagi sesuai dengan tugasnya, ada polisi bagian penanganan tindak kriminal, polisi bagian imigrasi, polisi bagian pengawasan pengguna jalan dan lain sebagainya. Tetapi apapun bagiannya mereka semua memiliki data secara terpusat yang saling terhubung dan saling bekerjasama. Jadi untuk teman-teman BMI HK, memahami informasi dan mengerti tentang prosedur hukum yang berlaku itu adalah baik, tapi akan lebih baik lagi jika kita semua menghindari terjadinya pelanggaran secara sengaja.

Hak Diam ini sangat penting untuk diketahui. Sebab beberapa ​kasus BMI yang sebenarnya tidak bersalah atau tidak melakukan pencurian barang atau tindak kejahatan lainnya terpaksa harus meringkuk di penjara dan kemudian di-deportasi serta diblacklist karena saat ditangkap atau diinterogasi  yang bersangkutan membuat pernyataan atau menandatangani berkas secara sembarangan.

*Sumber bahan tulisan CLIC Hong Kong

Senin, 03 April 2017

Proses Kontrak Mandiri BMI Hong Kong Ternyata Mudah dan Murah!

Mencari Informasi dari pihak  yang terpercaya itu penting!

Sejak diberlakukan sampai hari ini, kontrak mandiri masih menjadi sesuatu yang 'belum jelas' bagi BMI di Hong Kong. Bukan hanya disebabkan oleh kemalasan teman-teman BMI untuk mencari informasi tapi juga disebabkan oleh faktor lainnya yang kebanyakan hanya berupa desas-desus; kontrak mandiri itu merepotkan, kontrak mandiri hanya bikin BMI mesti wara-wiri, renew kontrak via agen lebih mudah dan murah, dan sebagainya. Saya pun sebenarnya sempat bimbang dengan semua gosip yang sumbernya hanya dari 'katanya' tersebut, sebelum kemudian saya memutuskan untuk mencari informasi lebih jauh.

Semua berawal dari ketika saya membaca tautan Fanpage KJRI HK dan tautan Independen Konseling BMI HK tentang Kontrak Mandiri yang dibagikan teman-teman saya di beranda Facebook. Berhubung saya yang sudah hampir 4 tahun bekerja di satu majikan hendak memperpanjang kontrak lagi, saya pun terpikir untuk mencoba proses kontrak mandiri. Apalagi setelah konseling, saya terngiang kalimat penyemangat dari tim InK, "kalau kamu tidak pernah berani mencoba, maka kamu juga tidak akan pernah tahu rasanya puas pada keberhasilan usahamu sendiri."

Seperti saran dari tim InK, saya datang ke loket pelayanan kontrak mandiri yakni loket nomor 3 lantai dasar KJRI HK untuk bertanya kepastian apakah saya masih bisa mengajukan permohonan kontrak mandiri sementara masa berlaku kontrak kerja saya sudah 'mepet'. Masa kontrak kerja saya akan berakhir awal April, sementara saya baru tahu informasi dan terpikir untuk proses kontrak mandiri pada akhir Februari. Sedangkan menurut info yang saya peroleh, pengajuan perpanjangan kontrak kerja yang semestinya adalah 2-3 bulan sebelum kontrak kerja yang lama berakhir.

Tapi ternyata jawaban dari petugas KJRI HK cukup menenangkan saya, katanya saya masih bisa mengajukan aplikasi renew contract secara mandiri karena estimasi waktu 'proof contract' di KJRI hanya 3-4 hari kerja sedangkan proses di Imigrasi HK estimasi waktunya 2-3 minggu.

Tantangan dan kendala yang harus  dihadapi.

Setelah mendapatkan informasi dan mencatat dokumen apa saja yang saya butuhkan untuk kontrak mandiri, saya pun menyampaikan dan membicarakan rencana saya dengan majikan. Sebab bagaimanapun kontrak kerja adalah kepentingan kami bersama, jadi komunikasi dan kesepakatan antara kami adalah hal utama. Majikan setuju saja untuk proses kontrak secara mandiri asal saya benar-benar bisa mengurusnya.

Namun, ketika majikan saya menyampaikan rencana kami untuk proses renew contract secara mandiri kepada agen, jawaban pihak agen kurang menyenangkan dan membuat majikan sempat ragu-ragu kembali. Menurut pengakuan majikan saya, pihak agen mengatakan kepada mereka bahwa memang benar KJRI HK sudah memberlakukan kontrak mandiri per Januari 2017, tapi sampai saat ini belum ada BMI yang terbukti berhasil atau sukses memproses kontraknya secara mandiri disebabkan karena petugas KJRI HK terkendala masalah bahasa; petugas KJRI HK tidak bisa berbahasa Inggris katanya. Sehingga banyak majikan dan BMI yang kemudian menyerah (give-up) dan kembali menyerahkan proses perpanjangan kontrak kerja mereka kepada agen.

Saya yang mendengar cerita majikan merasa geli sekaligus jengkel kepada agen. Dalam pemikiran saya mana mungkin tidak ada satupun petugas KJRI HK yang bisa berbahasa Inggris, secara pekerjaan yang mereka lakukan berhubungan dengan pihak pemerintahan Hong Kong. Bagaimana cara berkomunikasi mereka jika terkendala masalah bahasa seperti kata agen saya. Saya pun berusaha meyakinkan majikan dan meminta mereka untuk memberi saya kesempatan dan mengabaikan apa kata agen yang tentunya memiliki kepentingan atas proses kontrak kerja kami (baca: kalau kami proses kontrak secara mandiri berarti tidak perlu memakai jasa dan membayar agen).

Kronologi legalisir kontrak kerja di KJRI Hong Kong

Setelah saya pergi mengambil formulir kontrak kerja di lantai 2 Imigrasi Wan Chai, majikan saya membantu mengisi dan menyiapkan semua data yang diperlukan sekaligus membuat copy untuk semua dokumen kami. Isian data di kontrak kerja kami yang berwarna biru tidak harus diketik, maka majikan saya mengisinya dengan tulisan tangan secara hati-hati dan teliti agar tidak ada coretan dan kesalahan data isian.

Dokumen yang mesti kami siapkan beserta copy-nya untuk dibawa ke KJRI HK adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan perpanjangan kontrak kerja dari majikan yang juga berisi pernyataan jaminan tentang pembayaran hak-hak saya selama bekerja kepada mereka.

2. Kontrak kerja baru yang telah kami tandatangani (saya dan majikan) dan dua orang saksi. Saksi dari pihak majikan (Nyonya) adalah suaminya dan saksi dari pihak saya adalah nenek (ibu mertua majikan saya).

Tentang urusan siapa yang berhak dan harus menjadi saksi ini saya sempat kebingungan. Apalagi jika saya harus mencari saksi sesama BMI atau orang lain karena belum tentu ada orang yang mau begitu saja ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam urusan saya, karena urusan bersaksi juga membutuhkan copy HKID Card mereka. Tapi kebingungan dan kekhawatiran saya tanpa alasan karena ternyata saksi kedua-duanya boleh dari pihak keluarga majikan. Artinya saksi benar-benar bebas, bisa siapa saja asal terpercaya.

3. Kontrak kerja saya yang lama.

4. Pasfoto terbaru saya dan majikan (ukuran 4×6, latar belakang foto berwana putih). Fotokopi HKID Card, paspor, dan visa kerja saya serta fotokopi HKID Card majikan dan para saksi.

5. Surat keterangan kesehatan saya dari dokter. Untuk mendapatkan surat keterangan sehat ini saya pergi medical ke salah satu klinik yang direkomendasikan oleh majikan. Biaya pemeriksaan kesehatan HKD900 dibayar oleh majikan saya.

6. Surat bukti polis asuransi atas nama saya yang diurus dan dibayar oleh majikan. Majikan membeli asuransi seharga HKD1200.

Setelah semua dokumen yang saya sebutkan di atas terkumpul, pada tanggal 6 Maret saya pergi ke loket pelayanan kontrak mandiri KJRI HK untuk mengajukan aplikasi dan pemeriksaan berkas-berkas saya. Setelah berkas diterima, petugas meminta saya kembali empat hari kemudian, yakni pada tanggal 10 Maret.

Dari petugas di bagian penerimaan dan pemeriksaan berkas tersebut, saya yang datang bersama majikan mendapatkan kepastian bahwa aplikasi kami dinyatakan diterima. Saya diberi formulir pembayaran biaya legalisasi kontrak kerja yang harus dibayar melalui BNI. Biaya legalisasi kontrak tersebut sebesar HKD388 & HKD10 (untuk biaya administrasi di BNI). Setelah membayar biaya legalisasi di BNI, saya menyerahkan bukti pembayaran di loket KJRI HK untuk pengambilan semua berkas saya.

Sampai di sini, majikan saya mengungkapkan perasaannya yang puas dan lega karena proses legalisasi kontrak kerja kami di KJRI ternyata tidak ribet seperti yang dikhawatirkannya.

Kronologi proses pengajuan aplikasi perpanjangan kontrak di Imigrasi Hong Kong

Hari itu juga (10/3) dengan membawa semua berkas yang sudah diperiksa KJRI HK dan melengkapinya dengan dokumen lain yang dibutuhkan, saya bersama majikan langsung pergi ke lantai 3/F Kantor Imigrasi Wan Chai. Kami pergi ke loket 1, loket khusu untuk Contract Renewal with the Same Employer atau Perpanjangan Kontrak dengan Majikan Sama.

Berkas yang kami ajukan ke Imigrasi HK adalah semua berkas yang sudah dilegalisir oleh KJRI HK dan masih harus dilengkapi dengan berkas sebagai berikut;

1. Permohonan visa saya, Extension of stay Application Form for Domestic Helper from Abroad (ID 988A), yang sudah dibantu mengisi datanya oleh majikan dan saya tandatangani.

2. Application for Employment of Domestic Helper Contract (ID 988B) yang sudah diisi dan ditandatangani oleh majikan.

3. Original travel dokumen saya yang berupa copy bagian depan paspor, copy visa dan copy HKID Card saya.

5. Copy of the proof of the employers financial position atau lembar bukti keuangan majikan yang bisa berupa copy surat bukti penghasilan atau tabungan majikan.

6. Copy of the proof of the employers residential address atau lembar bukti alamat majikan yang berupa surat pembayaran gas atau listrik yang terbaru.

Karena kami mengajukan aplikasi kontrak baru melalui sistem dropbox (tanpa booking terlebih dulu), petugas di loket 1 hanya membantu memeriksa kelengkapan berkas-berkas yang kami ajukan. Setelah diperiksa dan dinyatakan lengkap, kami menyerahkan dokumen di loket bagian dropbox.

Yes, kami berhasil!

Setelah menunggu sekitar 3 mingguan, akhirnya pada tanggal 30 Maret kami menerima surat pemberitahuan dari Imigrasi HK yang di alamatkan ke rumah majikan. Surat tersebut berisi keterangan bahwa aplikasi kontrak kerja kami sudah disetujui dan saya bisa datang pada hari dan jam kerja mereka untuk mengambil visa baru saya. Karena dalam surat tersebut tidak disebutkan kepastian jadwal tanggal dan jam, keesokan harinya (31/) saya langsung pergi sendiri (tanpa ditemani majikan) ke Kantor Imigrasi Wan Chai.

Sesampainya di lantai 3/F saya langsung menuju loket nomor 10 seperti yang disebutkan dalam surat yang kami terima. Di loket tersebut saya menyerahkan paspor asli dan surat pemberitahuan dari Imigrasi HK kemudian menunggu panggilan melalui pengeras suara.

Setelah menunggu sekitar 30 menit, nama saya dipanggil untuk ke loket pengambilan dan pembayaran visa. Saya membayar visa sebesar HKD190.

Kesan dan pesan yang saya dapatkan.

Sebagaimana motivasi yang pernah saya terima, hari ini saya benar-benar merasakan kepuasan tersendiri atas keberhasilan proses kontrak mandiri saya. Bangga, karena saya serasa menjadi juara. Ya, saya menjadi juara karena sudah berhasil mengalahkan rasa takut dan kegamangan diri saya sendiri pada apa yang belum terjadi.

Sampai di titik ini, saya menyadari bahwa ternyata kontrak mandiri itu tidak semenakutkan yang saya dan teman-teman lainnya perkirakan. Asal tahu prosedur dan berusaha melakukan sesuai prosedurnya, semua proses lancar dan mudah.

Dengan proses kontrak mandiri, saya dan majian mendapatkan keuntungan dalam soal penghematan uang. Sebelumnya ketika renew contract, majikan harus membayar HKD2800 dan saya harus membayar 10% (HKD400) dari gaji saya ke agen. Dengan adanya kontrak mandiri, majikan cukup mengeluarkan total uang sebesar HKD2688 sedangkan saya sendiri tidak perlu keluar uang sama sekali.

Tapi lebih dari sekadar penghematan, yang paling saya syukuri saat ini adalah saya juga bisa memetik pelajaran berharga dari pengalaman. Saya menjadi lebih paham urusan kontrak kerja saya dan mendapatkan hikmah bahwa untuk kedepannya saya harus berani mencoba hal baru tanpa perlu ragu untuk gagal. Sebab saya tidak akan pernah tahu rasanya berhasil jika terus dihantui rasa ketakutan pada apa-apa yang belum saya pahami dan saya coba lakukan.

Kepada teman-teman BMI Hong Kong, saya sengaja berbagi cerita ini agar kiranya bisa menjadi motivasi dan contoh bagaimana yang seharusnya dilakukan ketika Anda menginginkan proses kontrak kerja secara mandiri. Jangan ragu untuk mencoba dan memanfaatkan kesempatan yang ada!

Hong Kong, 2 April 2017

*Cerita di atas dituliskan seperti yang sudah dituturkan Angel kepada Arista.

Penulis bisa dihubungi melalui email periungu.devi7@gmail.com atau melalui WhatsApp 66006504