Laman

Kamis, 25 Mei 2017

Cabut Overcharging Sampai ke Akarnya!

Cabut gigi sudah menjadi tradisi bagi calon BMI yang rentan sakit gigi ketika berada di penampungan PJTKI. Alasannya biasanya karena terpaksa dan ditakut-takuti jika sakitnya kambuh saat sudah berada di negara penempatan maka akan merepotkan. Setidaknya begitulah berdasarkan pengalaman pribadi saya. Dan sayangnya tidak pernah ada yang mengatakan kepada calon BMI bahwa sebenarnya ada yang lebih sakit dan menakutkan dibandingkan momok sakit gigi, yakni sakit hati berkepanjangan karena menjadi korban overcharghing.

Biaya penempatan berlebihan atau overcharghing yang sudah sangat lama terjadi dari sejak UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri diterbitkan nyaris dialami dan menimpa semua BMI. Membuat BMI menanggung hutang berlipat-lipat yang mesti dibayar dari hasil memeras keringat. Dan yang lebih parah lagi akibat dari tanggungan hutang yang mesti dilunasi dalam jangka waktu berbulan-bulan itu, dan ditambah ancaman bagi BMI yang harus mengulang potongan gaji ketika terjadi pergantian majikan sebelum kontrak kerja berakhir adalah bentuk paksaan agar BMI mau bertahan melanjutkan dan menyelesaikan kontraknya meski seburuk apapun keadaan di tempat kerjanya. Bisa dibilang BMI kehilangan pilihan dan daya tawar untuk menentukan nasib bagi diri mereka sendiri.

Overcharging di Hong Kong bertentangan dan melanggar hukum setempat tapi karena aturan biaya penempatan memang sudah disahkan melalui aturan resmi Pemerintah Indonesia sendiri, maka Agen dan PJTKI tetap bisa berlaku semena-mena dan memiliki berbagai cara untuk memeras BMI. Salah satunya dengan cara memaksa BMI menandatangani dokumen hutang piutang dengan pihak bank finance dan mesti menyicilnya setiap bulan agar terkesan bahwa BMI memang memiliki tanggungan hutang, sementara PJTKI/Agen bisa cuci tangan.

Setelah banyak keluhan sekaligus mendapatkan protes dari BMI progresif yang menolak overcharging dan berbagai pihak yang peduli BMI, Pemerintah Indonesia melalui Dirjen Binapenta kemudian mengeluarkan empat kali Surat Keputusan tentang biaya penempatan bagi BMI tujuan Hong Kong. Empat Surat Keputusan itu yakni SK No.B.603/1999 yang menetapkan biaya sebesar Rp 17.845.000, SK No.653/2004 yang menetapkan biaya sebesar Rp. 9.132.000, SK No. 186/2008 yang menetapkan biaya penempatan sebesar Rp 15.550.000 plus USD 15 dan yang terakhir SK No.98/2012 yang menetapkan biaya penempatan sebesar Rp 14. 780.400. Tetapi pada kenyataannya di lapangan, biaya penempatan yang mesti dibayar BMI masih bervariasi dan nominalnya jauh lebih besar dari yang ditentukan dalam SK resmi tersebut.

Sudah bukan rahasia lagi jika pengubahan biaya penempatan secara resmi oleh pemerintah sampai hari ini masih belum bisa menjawab persoalan overcharging di lapangan. Sebab undang-undang yang mencantumkan tentang aturan biaya penempatan juga tidak pernah mencantumkan cara atau setidaknya menjamin hak BMI untuk menuntut balik uang yang telah dibayarkan kepada PJTKI/Agen. Upaya dan janji penghentian praktik overcharghing oleh BNP2TKI dari pemberian sanksi tunda layan kepada PJTKI, pencabutan Surat Ijin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) sampai sanksi administratif, menurut pendapat saya hanyalah seperti usaha mengobati sakit gigi yang sudah parah dengan obat kumur dan obat pereda rasa sakit belaka. Usaha yang setengah hati dan terkesan tidak peduli.

Overcharging bisa diibaratkan sakit gigi yang akut dan menyebabkan sakit berkepanjangan, langkah yang seharusnya diambil adalah mencabut gigi yang menjadi biang sakit sampai ke akar-akarnya. Dan akar dari overcharghing adalah UU39/2004 yang saat ini sedang direvisi tapi tidak ada tanda-tanda kapan akan selesai revisinya dan apakah hasil revisi undang-undang tersebut nantinya benar-benar bisa lebih baik atau minimal bisa memperbaiki keadaan BMI. Revisi undang-undang tanpa kepastian kapan dan bagaimana hasilnya kalau menurut penilaian saya sama halnya dengan janji manis tanpa kepastian atau pehape. Sementara sudah jelas praktik overcharghing di lapangan terus terjadi dan tidak berhenti sama sekali, dan akarnya adalah undang-undang itu sendiri.

Jadi selain harus dicabut atau dihapus UU39/2004, solusi lainnya agar BMI terbebas dari overcharging adalah kontrak mandiri. Jika kontrak mandiri diberlakukan, secara otomatis BMI memiliki hak pilih dan bisa menghindari jebakan perbudakan atas nama hutang. Selain itu BMI jadi memiliki kekuatan daya tawar (bargaining power) di hadapan PJTKI/Agen, sehingga mereka tidak akan lagi bisa semena-mena menentukan besaran biaya apapun yang mereka minta dari BMI.

Hong Kong, 3 Desember 2016

*Naskah esai ini adalah naskah yang menjuarai lomba menulis esai bertema Overcharging yang diselenggarakan oleh Voice Of Migrant.

Jumat, 19 Mei 2017

Kisahku; BMI Korban Koreksi Data Paspor yang Berhasil Mendapatkan HKID Card Baru


Pada Desember 2015 aku tersandung masalah. Masalahku sama dengan yang dialami sebagian teman-temanku di Hong Kong, yakni menghadapi kasus koreksi data ketika memperpanjang paspor (renew paspor). Sebab tahun kelahiranku sengaja dimudakan satu tahun oleh pihak PJTKI yang membantu proses pembuatan paspor pertamaku sebelum aku berangkat bekerja ke luar negeri.

Kasusku bisa dibilang sedikit lucu. Meskipun sudah mengalami koreksi data dan mendapatkan paspor baru, ternyata aku tidak diminta wawancara untuk pembuatan BAP oleh petugas bagian Imigrasi KJRI HK. Bahkan ketika beberapa bulan kemudian kesalahan itu aku ketahui dan pada pertengahan bulan Juli 2016 aku sendiri yang inisiatif datang mengajukan diri untuk pembuatan 'berita acara pemeriksaan', aku justru disalahkan dan dijadikan bola pingpong oleh petugas KJRI hingga akhirnya harus melibatkan majikanku.

KJRI Melimpahkan Tanggungjawabnya Kepada Majikanku

Pada tanggal 3 Agustus 2016,  aku diminta datang bersama majikanku ke KJRI. Ternyata pihak KJRI meminta majikanku untuk membuat pernyataan tertulis yang intinya bahwa majikan siap  bertanggungjawab atas apa-apa yang terjadi padaku, sehubungan masalah koreksi data paspor dan urusan dengan pihak Imigrasi HK.

Hari itu, setelah menandatangani surat pernyataan, majikanku langsung mengantarku ke Kantor Imigrasi di Wan Chai untuk membuat laporan tentang perbedaan data dokumenku sekaligus mengajukan permohonan pembuatan HKID yang baru.

Badai Emosi di Jalan Berliku

Dua pucuk surat dari Imigrasi HK datang kepadaku. Surat pertama yang tertanggal 8 Agustus, mengabarkan bahwa laporan masalah dataku sudah mereka terima dan sedang dalam proses pemeriksaan lanjutan. Sedangkan surat kedua yang tertanggal 10 Agustus, berisi panggilan untuk wawancara dan pemeriksaan (12/8) di kantor Imigrasi Chung Sha Wan.

Menyadari masalah yang sedang kuhadapi tidak mudah penyelesaiannya, menemui sikap KJRI yang terkesan ogah-ogahan membantu, ditambah lagi mendengarkan omongan dan tekanan dari sana sini, emosiku menjadi tidak stabil. Aku stress. Ketakutan dan cemas. Aku takut kehilangan pekerjaan dan dipenjara, sementara tanggunganku dan keluarga masih banyak.

Hari demi hari, dari minggu ke minggu, pikiranku makin tidak menentu. Masih tidak ada kejelasan akan bagaimana ujung masalahku. Tak ada yang bisa kulakukan selain banyak-banyak berdoa, menunggu, dan menjalani proses serta memenuhi panggilan demi panggilan pemeriksaan oleh pihak imigrasi HK.

Aku memang masih tinggal dan bekerja di rumah majikanku, tapi aku paham statusku sebenarnya adalah sama dengan tahanan kota. Karena ketika dataku diketahui bermasalah, secara otomatis kontrak kerja dan visaku juga terputus. Makanya setiap hari, baik ketika bekerja atau berlibur, aku selalu merasa was-was.

Ujian hidup memang tidak bisa ditebak kapan waktunya. Di saat aku masih stress akibat urusan koreksi data paspor, datang kabar dari kampung halaman kalau ayahku sakit keras. Aku bingung setengah mati, di satu sisi aku ingin segera pulang dan menemani ayahku yang sedang kritis tapi di sisi lain aku tahu ketika aku memaksa keluar Hong Kong sebelum urusan dataku selesai maka aku terancam tidak bisa kembali ke HK lagi sementara keadaan ekonomi keluargaku sedang krisis. Dan sampai dengan kepergian ayahku untuk selama-lamanya, aku belum bisa mengunjungi pusaranya dan hanya bisa berkirim doa. "Maafkan anakmu, Ayah...."

Buah dari Perjuanganku

Setelah nyaris remuk diamuk badai emosi dan kelelahan menunggu dalam ketidak pastian selama berbulan-bulan, wara-wiri di antara kanim Chung Sha Wan, kanim Kowloon Bay dan kanim Wan Chai hingga tahun pun berganti. Akhirnya perjuanganku membuahkan hasil yang  melegakan. Pada awal Januari 2017, pihak Imigrasi HK menghubungi agar aku datang ke kanim Wan Chai untuk mengajukan aplikasi kontrak kerja baru dan visa, sekaligus proses pembuatan HKID Card baru yang sesuai data pasporku.

Sampai dengan hari ini, ketika HKID Card baru dan visa kerja kontrak baru sudah benar-benar nyata berada di tanganku, aku masih merasa sukar untuk percaya bahwa masalahku sudah benar-benar selesai. Badai itu sudah pergi. Pada akhirnya, aku bisa melanjutkan hidup dan pekerjaanku tanpa perlu dihantui urusan koreksi data paspor lagi.

Hikmah dari kisah yang kubagikan ini, jika kita mau bertahan dan terus berjuang serta tak lupa berdoa, insyaallah hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha kita.

HK, Mei 2017

*Kontak penulis +85266006504

Kamis, 18 Mei 2017

Arielku, Habibmu dan Apa kabar Undang-undang Pornografi Cacat Itu?


Selama ini saya tidak pernah komentar dan menolak membahas kasus 'baladacintarizieq' dengan teman-teman dekat saya sekalipun karena bagi saya hal seperti itu bukan hal yang menarik untuk didiskusikan. Masih banyak hal-hal lain yang lebih penting dan menarik untuk dibahas. Bagi saya, kasus balada-baladaan itu adalah tentang dua orang dewasa yang setuju untuk melakukan sesuatu yang sangat pribadi dan tentunya menjadi tanggungjawab pribadi keduanya. Tapi ketika saya membaca perkembangan berita yang intinya menyebutkan bahwa Firza Husein sudah ditetapkan menjadi tersangka, sementara Habib Rizieq sebagai saksi masih mengingkari panggilan polisi, saya mendadak berubah pikiran dan ingin komentar; "Konyol!"

Jujur saja, meski saya sendiri bukan orang yang menyukai konten pornografi, tapi saya juga termasuk orang yang tidak mendukung kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang saya anggap cacat. Apalagi UU tersebut dulu pernah merenggut Ariel idola saya dan menjebloskannya ke penjara selama 3,5 tahun. Nyesek dan menyebalkan banget kalau diingat-ingat rasanya. Bayangkan saja, orang lain yang menyebar dan menikmati video pornonya tapi malah korbannya yang dikriminalkan.

Sebagai fans Ariel, saya bisa memahami bagaimana perasaan kamu-kamu yang berada di barisan pecinta Habib dan Firza yang khawatir pada perkembangan kasus balada junjunganmu. Meski dulu, Habibmu itu adalah orang yang paling semangat agar Arielku dihukum lebih berat dari hasil keputusan pengadilan. Jangan khawatir, melalui tulisan ini saya tidak ingin jahat dan turut menghujat junjunganmu. Karena saya pikir justru akan lebih baik jika kita bersatu untuk menolak keberadaan undang-undang cacat itu!

Undang-undang Pornografi yang Memiliki Cacat Bawaan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sejak kehadirannya memang sudah menuai ketidak setujuan berbagai pihak yang sempat meminta undang-undang tersebut  dikaji ulang sebelum kemudian justru disetujui oleh Mahkamah Konstitusi.

Substansi keberatan dan ketidak setujuan yang diajukan para pemohon uji ulang materi UU Pornografi adalah definisi pornografi dalam Pasal 1, Ayat 1 UU Pornografi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan penerapannya akan melanggar prinsip negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28 D, 28 E, dan 28 F UUD 1945.

"Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."

Merujuk kepada definisinya, UU Pornografi dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum karena pengertian pornografi yang dimaksudkan undang-undang tersebut masih sangat kabur dan multitafsir / multiinterpretasi, diskriminatif, dan mengabaikan asas kebinekaan serta tidak mempertimbangkan kultur patriarkial di Indonesia sehingga bisa berdampak pada kriminalisasi perempuan. Kecacatan bawaan yang ada, sangat rentan menyebabkan ketidakpastian hukum, pemarjinalan yang berkepanjangan, dan berpotensi memicu persoalan disintegrasi bangsa karena berisi pengingkaran atas realitas keberagaman yang ada di Indonesia. Terutama pada lima bidang yang dengan alasan apapun tidak bisa dengan semena-mena di-cap porno, yaki: seni, sastra, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan olahraga.

Dengan kata lain, UU Pornografi secara tidak langsung berisi kehendak untuk menyeragamkan pikiran dan pandangan masyarakat atas suatu nilai moral dan akhlak yang berbasiskan pada pemaksaan atas nilai dan pandangan dari sudut pandang tertentu saja. Padahal, realitas kebinekaan di Indonesia menunjukkan adanya pandangan atas nilai moral dan akhlak yang berbeda-beda.

Pemaksaan penyeragaman pikiran dan pandangan melalui sarana hukum dan pemberian ancaman pidana hanya makin menunjukkan dan membuktikan bahwa negara telah semena-mena dan berupaya untuk melakukan pemaksaan (coersion) atas suatu pandangan kepada warganya, dalam hal ini khususnya cara pikir dan sudut pandang terhadap persoalan ranjang, ketelanjangan, dan selangkangan yang merupakan ranah pribadi masing-masing orang.

Tolak, Revisi atau Biarkan Korban Berjatuhan Lagi, Lagi dan Lagi!

Ariel bukan korban pertama dari Undang-undang Pornografi. Sejak awal diberlakukan, UU cacat ini telah meminta korban. Dulu, sesaat setelah disahkan, sebuah warnet di Kediri dirazia polisi karena diduga menyimpan materi pornografi. Selain itu, ada juga kasus di daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Di mana seorang perempuan yang seharusnya dilindungi sebagai korban pelecehan seksual malah dipidana lima bulan menggunakan pasal-pasal UU Pornografi. Korban sudah ditipu oleh kekasihnya untuk melakukan hubungan seksual yang kemudian tanpa sepengetahuan dan seijinnya diabadikan dengan kamera oleh si Pria dan disebarkan. Bukankah sudah jelas bahwa si Perempuan adalah korban? Tapi ternyata  si Perempuan justru menjadi korban yang dikorbankan ulang dengan cara dituntut dan dipidanakan.

Ancaman dan kecacatan UU Pornografi pada hari ini bisa makin menjadi-jadi dengan ditambah kemunculan UU IT yang tak kalah cacat subtansinya! Keduanya bisa berkolaborasi untuk mengorbankan dan mencelakakan siapa saja. Sebenarnya Kasus Nuril bisa menjadi salah satu contohnya. Tapi karena Nuril bukan siapa-siapa dan bukan orang yang terkenal di mana-mana, maka sepertinya kasus balada-baladaan Firza Husein dan Habib Rizieq ini lebih bisa menjadi contoh sekaligus bahan untuk kita kembali menoleh dan mengkaji ulang undang-undang pornografi. Hingga kita bisa memutuskan untuk turut menuntut tolak dan atau revisi UU cacat itu atau justru mendukung keberadaannya karena bisa menjadi hiburan konyol untuk kita semua. Sekonyol apa yang dialami Habib Rizieq sekarang yang bisa diberi judul; 'Undang-undang makan Tuan'.

HK, Mei 2017