Laman

Jumat, 15 September 2017

Anda Ingin Memahami BPJS Ketenagakerjaan TKI? Baca Ini!


Apa Itu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan?

a) BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik pemerintah Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja). Namanya diubah oleh pemerintah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014.

b) BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan) yang oleh pemerintah diubah namanya menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Apa Itu BPJS Ketenagakerjaan TKI?

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Indonesia) adalah program perlindungan jaminan sosial bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang hendak berangkat dan sudah berada di luar negeri yang diluncurkan oleh pemerintah pada 1 Agustus 2017 atas kerjasama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

BPJSKTKI ada 4 macam:
- Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- Jaminan Kematian (JKM)
- Jaminan Hari Tua (JHT).

Keikutsertaan BMI pada JKK dan JKM bersifat WAJIB, sementara pada JHT bersifat sukarela.

Iuran atau biaya JKK dan JKM adalah sebesar Rp 370.000 yang dibayar sekali untuk jangka waktu 30 bulan atau per- satu masa kontrak bekerja di luar negeri (2 tahun).

Rincian iuran tersebut  adalah:
~ Sebelum penempatan ke negara tujuan untuk JKK sebesar Rp 24.500 dan JKM sebesar Rp 12.500.
~ Selama dan setelah penempatan untuk JKK sebesar Rp 122 ribu dan JKM sebesar Rp 211 ribu.

Jadi total biaya Rp 370.000 adalah untuk dua program perlindungan, yaitu JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian).

Manfaat BPJSKTKI:

A) Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

1. Pelayanan kesehatan karena kecelakaan kerja sampai sembuh tanpa batas biaya.

2. Penggantian biaya pengangkutan yang terdiri, angkutan darat, sungai atau darat paling banyak Rp 1 juta. Kemudian angkutan laut paling banyak Rp 1,5 juta, angkutan udara paling banyak Rp 2,5 juta. 

3. Santunan cacat yang terdiri dari, jika cacat total sebesar 100 juta, santunan berkala cacat total tetap sebesar Rp 4,8 juta.

4. Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) atau alat ganti (prothese)
5. Penggantian biaya gigi tiruan sebesar Rp 3 juta.

B) Program Jaminan Kematian (JKM) 

‎1. Santunan kematian sebesar Rp 85 juta

2. Santunan berkala sebesar Rp 4,5 juta

3. Biaya pemakaman sebesar Rp 3 juta

4. Santunan sekaligus sebesar Rp 16,2 juta.

5. Beasiswa atau pelatihan kerja untuk anak dari calon TKI atau TKI yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja.

Pertanyaan dan Jawaban untuk Teman-teman BMI Hong Kong Menyoal Diwajibkannya BPJS Ketenagakerjaan bagi  BMI

Sejak diluncurkan hingga saat ini, sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan TKI masih belum sampai ke akar rumput atau kepada BMI dengan baik. Masih banyak teman-teman BMI di negara penempatan yang kebingungan dan mempertanyakan kewajiban baru yang dibebankan kepada mereka. Kebingungan ini kebanyakan dipicu oleh efek cemas kalau-kalau program baru pemerintah ini sama dengan KTKLN dan E-KTKLN yang pada prakteknya bukannya membantu tapi malah menjadi ancaman dan menambah masalah baru bagi BMI.

Berikut ini beberapa pertanyaan teman-teman kepada Admin FP Independen Konseling BMI HK yang saya copas dan berusaha saya bantu menjawabnya.

Q1. Apakah BPJS Ketenagakerjaan TKI itu hukumnya wajib diikuti dan mendaftar bagi BMI?

A1. Iya, menurut pernyataan pemerintah adalah WAJIB diikuti dan mendaftar bagi semua BMI tanpa terkecuali.

Q2. Bagaimana cara mendaftar BPJS Ketenagakerjaan TKI kalau saya berada di Hong Kong? Syaratnya apa saja untuk mendaftar?

Q2. Untuk sementara ini bagi yang sudah berasa di luar negeri cara pendaftaran belum dipastikan. Tapi ada kemungkinan pendaftaran bisa melalui aplikasi online. Kalau untuk calon BMI di Indonesia pendaftarannya secara  manual, langsung datang ke kantor cabang BPJS terdekat.

Syarat pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan TKI:
1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Membawa lembar fotocopy E-Ktp dan KK
3. Membawa Fotocopy perjanjian kerja.
4. Mendaftar ke kantor cabang terdekat untuk diproses lebih lanjut.
5. Membayar biaya melalui bank yang sudah ditunjuk atau bekerjasama dengan BPJS.

Q3. BPJSKTKI itu untuk siapa?
Apakah untuk BMI yang baru datang saja (maksudnya yang baru datang dari Indonesia ke Hong Kong)? 

A3. BPJSKTKI itu untuk semua BMI tanpa terkecuali. Kalaupun saat ini yang sudah mendaftar dan memiliki adalah BMI yang baru berangkat ke luar negeri per-mulai diberlakukannya program baru ini, itu karena memang yang lebih mudah proses pendaftaran dan diwajibkan daftar terlebih dulu adalah mereka.

Q4. Apakah BMI yang sudah di luar negeri ketika pulang cuti harus mengurus BPJSKTKI terlebih dulu atau bagaimana?
Apakah akan bermasalah atau mengalami masalah pencekalan di Bandara jika belum memiliki kartu BPJSKTKI seperti KTKLN dulu itu? Mohon jawabannya karena saya berencana pulang cuti.

A4. Informasi tentang hal tersebut belum jelas. Menurut pihak terkait, BMI yang sudah bekerja di luar negeri (sebelum program baru ini diberlakukan), jaminan masih ditanggung oleh asuransi konsorsium sebelumnya sampai berakhir kontraknya. Dan jika pun harus mendaftar, pendaftaran dan pembayaran dilakukan oleh pelaksana penempatan melalui BNP2TKI atau PP2TKI dengan kode pembayaran yang diberikan kepada peserta lalu dibayarkan melalui Bank kerjasama BNI dan Mandiri.

Sampai saat ini tidak ada informasi, instruksi atau pemberitahuan terkait BMI cuti dan pencekalan atau lain-lainnya sehubungan dengan BPJSKTKI. Jadi jika hal seperti itu terjadi, bisa dipastikan adalah ulah oknum. Pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah melawan dan melaporkan serta menuntut oknum tersebut. Jangan takut! Yang terpenting Anda paham peraturan.

Q5. Kalau saya sekeluarga sudah mendaftar dan mempunyai BPJS di Indonesia, apa saya masih perlu mendaftar lagi atau bagaimana?

A5. BPJS apa yang sudah Anda miliki di Indonesia?
Kemungkinan yang sudah Anda ikuti tersebut adalah BPJS Kesehatan. Seperti yang sudah saya sebutkan di atas, BPJS Kesehatan berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan TKI.
Jadi jika Anda sekarang adalah BMI, Anda masih diwajibkan oleh pemerintah untuk mendaftar dan mengikuti program baru ini, BPJSKTKI untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Q6. Apakah BPJS Ketenagakerjaan TKI ini berlaku dan berguna di negara penempatan BMI?
Bukankah kita sudah ada asuransi yang menjamin, trus fungsi BPJSKTKI untuk apa? Bukannya BPJSKTKI itu hanya berlaku di  Indonesia saja? Mohon penjelasanya.

A6: BPJS Ketenagakerjaan TKI tidak bisa disamakan dengan asuransi yang dibayar dan dibebankan kepada majikan BMI di Hong Kong. Dan BPJSKTKI ini juga tidak bisa digunakan atau klaim di Hong Kong atau di negara penempatan BMI lainnya. Jadi BPJSKTKI ini mendaftarnya menggunakan data di Indonesia, berlaku di Indonesia dan hanya bisa diklaim di Indonesia. Fungsinya BPJSKTKI ya seperti yang disampaikan pemerintah melalui berbagai kesempatan dan media, katanya sebagai bagian dari perlindungan buruh migran Indonesia.
Tentang apakah akan benar-benar berfungsi atau tidak, kita semua belum tahu, lha wong programnya saja baru berjalan gitu.

Q7. Jika kita sudah mendaftar BPJS Ketenagakerjaan TKI semisal di-terminate atau di-PHK kemudian pulang Indonesia, apakah kita akan tetap wajib membayar iurannya?

A7. Sudah tidak. Karena iuran BPJS TKI bukan dibayarkan per-bulan tapi dibayar sekalian/ sekali bayar total di awal.

Q8. Kalau saya di-PHK kemudian dipulangkan ke Indonesia, apakah saya bisa klaim BPJSKTKI ini?

A8. Menurut petugas BPJS, BPJSKTKI sama saja dengan BPJS Reguler, seharusnya sih bisa di-klaim. Tapi sudah disebutkan juga bahwa BPJSKTKI tidak meng-cover atau menanggung risiko PHK. Soal ini harus dipertanyakan lagi kepada pihak terkait.

Q9. Jika saya sudah memiliki kartu BPJSKTKI kemudian saya mengalami sakit saat sudah pulang atau kembali ke Indonesia, apakah kartu itu masih bisa digunakan untuk berobat?

A9. Pulang? Pulang yang dimaksud karena berakhirnya kontrak atau pemutusan kontrak? Jika sakitnya karena kecelakaan kerja atau ada hubungannya dengan pekerjaan harusnya sih bisa.

Q10. Apakah BPJSKTKI ini berupa kartu atau dalam bentuk lainnya?

A10. Iya peserta BPJSKTKI ada bukti peserta yang berbentuk kartu, berisi nama peserta, nomor induk kepersertaan BPJSKTKI dan tanggal berlaku kartu.

Q11:  Cara mendaftarnya bagaimana untuk BMI yang sudah berada di Hong Kong dan negara penempatan lainnya? Mohon info, saya ingin mendaftar.

A11: Jangan terburu-buru. Simak terus update informasinya, karena belum dijelaskan atau belum ada penjelasan dan sosialisasi yang pasti tentang bagaimana cara pendaftaran untuk BMI yang sudah dan sedang bekerja di negara penempatan.

Q12. Jika syarat mendaftar BPJSKTKI harus menggunakan data asli sesuai e-KTP dan KK di Indonesia, lalu bagaimana dengan BMI yang memiliki data berbeda? Adakah solusinya? Apakah ini nantinya bisa juga berimbas pada masalah pemutihan atau koreksi data BMI?

A12: Nah! Ini poin pertanyaan penting yang semestinya ditanyakan langsung kepada pihak terkait.

Sebab soal koreksi data ini bagaimanapun adalah persoalan yang jika dipendam hanya akan menjadi bom waktu. Data yang salah hanya bisa ditunda untuk 'dipermasalahkan' tapi setiap kali ada peraturan yang mewajibkan penggunaan data asli atau data yang sama pastinya akan muncul lagi sebagai 'masalah' dan secara otomatis mengingatkan pentingnya koreksi dan keaslian data BMI.

Sedangkan pokok persoalan sebenarnya bagi BMI yang bekerja di Hong Kong bukanlah masalah koreksi data tapi masalah keberadaannya yang akan bermasalah dengan pemerintah Hong Kong jika ketahuan atau diketahui memiliki data yang berbeda. 

Bagaimanapun semoga ada jalan keluar terbaik untuk semuanya dalam hal ini.

Q13: Apakah benar seperti yang diberitakan bahwa BMI dijanjikan bisa membeli rumah dengan murah kalau punya kartu BPJSKTKI?

A13. Percaya? lha kok nyimut?

BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia memang memiliki program manfaat layanan tambahan khusus untuk pembelian rumah maupun renovasi.

Dengan program ini, negara memberikan kesempatan kepada tenaga kerja untuk bisa memiliki rumah milik sendiri. Atau setidak-tidaknya, dapat merenovasi tempat tinggalnya agar menjadi layak huni.

Program layanan tambahan ini hasil kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan Bank BTN. Bentuknya ya subsidi KPR (Kredit Pemilikan Rumah-red). Syaratnya, minimal kepesertaan 1 tahun, peserta yang mengikuti program JHT (BPU) minimal Rp20 ribu / bulan, upah harus di atas UMP/UMK tahun berjalan, WNI (21 thn atau sudah menikah), memiliki upah maksimal Rp 4 juta/bulan untuk yang ingin mengajukan rumah tapak, dan maksimal Rp 7 juta untuk yang mengajukan rumah susun/apartemen.

Caranya, peserta harus terlebih dahulu ke Bank BTN yang sudah ditunjuk, Bank akan cek apakah ada pinjaman, kredit, dan lain-lain. Sepanjang tidak menunggak, BI Ceking tidak akan masalah. Lalu Bank BTN akan keluarkan form pengajuan MLT kepada BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan cek kepesertaan, apakah perusahaan tempat peserta bekerja pernah menunggak pembayaran BPJSK, dan lain-lain. Kalau kepesertaan sudah oke, BPJS Ketenagakerjaan akan surati/rekomendasikan ke Bank BTN untuk pengajuan akad kreditnya.

Jadi jika ada kabar BPJSKTKI menjanjikan seperti yang diberitakan tersebut, kemungkinan ya ada cara dan syaratnya yang tidak jauh berbeda dengan BPJSK di Indonesia.

Hong Kong, 15 September 2017

Kamis, 14 September 2017

Program Jaminan Sosial BMI Selain Berisiko Mengulang Kebijakan Koruptif Asuransi BMI Juga Bisa Memicu Kembali Persoalan Seputar Koreksi Data BMI


Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dan berbagai pihak terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beranggapan bahwa Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia yang per 1 Agustus 2017 resmi diserahkan pengelolaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan akan menjadi skema perlindungan  'single risk management' yang lebih baik bagi Buruh Migran Indonesia. Sebab dengan adanya peralihan pengelolaan Asuransi BMI dari konsorsium perusahaan asuransi (swasta) menjadi tanggung jawab Lembaga Negara, secara tidak langsung membuktikan kehadiran negara dalam perlindungan BMI. Sepintas, kebijakan ini terbaca sangat tepat dan sudah semestinya diterima serta mendapatkan dukungan dari semuanya. Namun jika dilihat secara kritis dan dipahami lebih jauh, masih ada banyak hal seputar BPJS Ketenagakerjaan untuk BMI yang perlu dipertanyakan, di-evaluasi dan di-kritisi.

Dasar Landasan Hukum BPJS Ketenagakerjaan TKI Belum Kuat

Pada 28 Juli 2017, Pemerintah  telah menerbitkan Permenaker No.7 Tahun 2017 yang berisi tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia. Peraturan tersebut intinya menyatakan pengalihan penyelenggaraan asuransi bagi buruh migran Indonesia yang tadinya dikelola melalui sejumlah perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium menjadi progam jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS.

Selain Permenaker tersebut di atas, tidak ada satu pasal pun dalam UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN yang mengatur soal jaminan sosial bagi BMI. Sementara itu UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hanya mengamanatkan BPJS untuk menyelenggarakan 5 jenis jaminan sosial yaitu Jaminan Kesehatan (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKM). Tidak ada kalimat mengamanatkan hal-hal yang berhubungan dengan BMI.
 
Sedangkan untuk UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, juga tidak ada menyebutkan tentang jaminan sosial. Undang-undang ini hanya memerintahkan agar TKI ikut program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) dan/atau wajib memiliki polis asuransi.

Permenaker No.7 Tahun 2017 ini terkesan seperti dipaksakan terbit hanya karena konsorsium asuransi BMI harus berakhir pada akhir Juli 2017. Sementara pada saat yang sama DPR dan pemerintah sendiri belum menyelesaikan proses revisi UU PPTKILN yang sudah berjalan bertahun-tahun.

Selama undang-undang baru yang seharusnya mengamanatkan dan bisa menjadi landasan hukum untuk pengubahan konsep hukum asuransi BMI sebagaimana norma Pasal 68 UU No. 39 Tahun 2004 menjadi konsep hukum jaminan sosial dan atau asuransi sosial yang diselenggarakan oleh badan publik seperti BPJS saja belum sah, bagaimana bisa BPJS Ketenagakerjaan BMI punya landasan hukum yang kuat?

BPJS Ketenagakerjaan TKI masih Abu-abu dan Rentan Penolakan Seperti KTKLN

Jika ditelaah, Permenaker yang dikeluarkan Menteri Hanif Dhakiri masih memberi celah adanya potensi munculnya persoalan di lapangan saat kebijakan ini diimplementasikan. Terutama dari sisi ketidakjelasan siapa subyek yang wajib membayar iuran Jaminan Sosial BMI.

Secara mendasar Permenaker 7/2017 pada pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa jenis Jaminan Sosial BMI ada 4 macam, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Secara rinci pada pasal-pasal berikutnya disebutkan bahwa keikutsertaan BMI pada JKK dan JKM bersifat WAJIB, sementara pada JHT bersifat sukarela.

Permenaker terlihat abu-abu alias tidak jelas dalam mengatur siapa yang sebenarnya memiliki kewajiban membayar Iuran Jaminan Sosial BMI, apakah BMI? Pelaksana Penempatan? atau Pengguna Jasa (Majikan/Perusahaan)? Pada bagian ketentuan umum Permenaker tidak menjelaskan definisi kata 'Iuran' dari kalimat 'Pelaksana Penempatan wajib membayarkan iuran program JKK, JKM, dan JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diikuti'.

Makna kata 'membayarkan' jelas berbeda dengan makna kata 'membayar', kata 'membayarkan' pada prakteknya dapat dijalankan dengan memungut/ mengambil paksa uang dari BMI dan posisi pelaksana penempatan hanya sebagai pihak yang membantu menyerahkan uang kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jika memang BMI sendiri yang harus membayar, mengapa mesti dibayarkan oleh pihak lain, mengapa tidak diberikan hak kepada BMI sendiri untuk membayarkannya?

Sedangkan jika kita mau mengingat, sebelumnya dalam kebijakan Program Asuransi BMI yang sudah jelas-jelas mewajibkan PPTKIS 'membayar' asuransi BMI,  pada prakteknya di lapangan terjadi banyak penyelewengan, BMI menjadi subjek/ sapi perah yang dipaksa membayar asuransi yang secara hukum sebenarnya menjadi kewajiban PPTKIS! 

Bahkan secara sistematis dan sewenang-wenang pemerintah juga mendukung tindakan pemaksaan tersebut dengan membuat sistem untuk mengontrolnya, yakni KTKLN.
BMI wajib memiliki KTKLN, untuk memiliki KTKLN wajib membayar Asuransi BMI, jika tidak memiliki KTKLN maka akan semena-mena dicekal atau ditolak keberangkatannya ke luar negeri oleh petugas Imigrasi di Bandara Keberangkatan. Sebuah cara yang mengkondisikan BMI dalam keadaan tak ada pilihan selain harus mengurus dan membayar polis asuransi.

Sebagaimana KTKLN,  ketidakjelasan siapa subjek yang wajib membayar iuran dalam Jaminan Sosial BMI juga akan berpotensi melahirkan penolakan karena dianggap sebagai pemaksaan dan berpotensi menimbulkan tindak pemerasan yang sama yang dikhawatirkan juga berujung pada tindak koruptif.

BPJS Ketenagakerjaan BMI Memicu Kembali Persoalan Seputar Koreksi Data BMI

Menurut informasi yang beredar, untuk BMI yang sudah atau sedang bekerja di luar negeri, jaminan sosialnya sementara masih ditanggung oleh asuransi konsorsium sebelumnya sampai berakhirnya kontrak kerjanya. Sedangkan untuk pendaftaran dan pembayaran selanjutnya akan dilakukan oleh pelaksana penempatan melalui BNP2TKI atau PP2TKI dengan kode pembayaran yang diberikan kepada peserta lalu dibayarkan peserta melalui Bank yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Persyaratan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk BMI harus mengisi formulir pendaftaran, fotocopy E-Ktp dan KK dan Fotocopy perjanjian kerja. Serta membawa dokumen yang sudah lengkap ke kantor cabang terdekat untuk di proses lebih lanjut.

Total uang pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan BMI adalah sebesar Rp 370.000 dengan perincian hitungan; sebelum penempatan atau pada masa pelatihan selama 5 bulan membayar Rp 37.000 (JKK dan JKM), setelah dan selama masa penempatan 24 + 1 bulan + spare waktu 1 bulan selama di negara penempatan membayar iuran Rp 333.000 (JKK dan JKM).

Masalahnya bukan hanya pada berapa jumlah nominal uang yang mesti dibayar tapi lebih dari itu, persyaratan kepersertaan dan klaim BPJS Ketenagakerjaan yang mengharuskan BMI menggunakan data asli (E-KTP dan KK) juga memicu kembali keresahan BMI seputar persoalan koreksi data.

Jika BPJS Ketenagakerjaan hukumnya DIWAJIBKAN maka secara tidak langsung juga menjadi ancaman sekaligus dilema bagi para BMI yang memiliki data berbeda antara Paspor, e-KTP dan KK yang berkemungkinan diwajibkan juga untuk mengurus dan melakukan koreksi/ penyamaan data.

Payung Hukum BPJS Ketenagakerjaan Belum Jelas dan Belum Luas

Pertanyaan penting lainnya sehubungan  BPJS bagi  BMI adalah apakah payung hukum yang tersedia akan benar-benar sanggup mengakomodir keragaman karakter migrasi di negara tujuan BMI? Secara karakter setiap negara tujuan/ penempatan BMI berbeda-beda, tidak sama dengan persoalan BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia.

Semisal benar seperti pernyataan perwakilan pihak BPNP2TKI dalam dialog soal BPJS Ketenagakerjaan di Hong Kong yang ingin menjadikan BMI Hong Kong sebagai rule model bagi BMI di negara penempatan lainnya, tentunya terlalu mengada-ada dan bisa ditengarai sebagai usaha menafikkan kenyataan bahwa BMI di masing-masing negara penempatan memiliki kendala dan persoalannya sendiri. Jadi bagaimana negara satu bisa menjadi contoh negara lainnya sementara karakter, peraturan dan sistemnya berbeda?

Selain itu menyoal cakupan (coverage) pertanggungan atas risiko yang dialami BMI, apakah sudah lebih baik atau minimal sama dengan program Asuransi BMI yang sebelumnya?

BPJS Ketenagakerjaan saat ini disebutkan hanya menanggung 6 dari 13 coverage perlindungan BMI yang awalnya ditanggung konsorsium asuransi BMI.

Ketujuh resiko yang tidak ditanggung BPJS Ketenagakerjaan adalah resiko PHK, BMI dipindah tempat kerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja, upah tidak dibayar, gagal berangkat, gagal ditempatkan bukan karena kesalahan BMI, pemulangan BMI bermasalah, serta resiko ketika BMI menghadapi masalah hukum.

Sementara menurut data BPNP2TKI, data klaim asuransi di tahun 2014 s.d 2016, tiga permasalahan terbesarnya adalah untuk pemulangan BMI bermasalah (42,55%), PHK (32,91%) dan BMI sakit (13,86%).

Dengan merujuk pada data bisa kita lihat bahwa masih dibutuhkan adanya perluasan payung hukum dan jaminan risiko dari BPJS  Ketenagakerjaan agar bisa mengakomodir ciri khas dan keragaman risiko migrasi yang dialami BMI secara utuh.

BPJS Ketenagakerjaan BMI Masih Butuh Sosialisasi Lebih dan Sistem Pencegahan Untuk Tindak Koruptif

Hal terpenting yang seharusnya tidak diabaikan adalah  apakah sudah ada atau belum kajian yang mendasar dan mendalam untuk menghindari risiko atau peluang munculnya kebijakan koruptif dalam pengelolaan iuran BPJS Ketenagakerjaan di masa mendatang dan pelbagai deret pertanyaan terkait mekanisme dan pelayanan klaim-nya.

Sebab jika belajar dari pengalaman yang ada sehubungan pengelolaan asuransi oleh konsorsium sebelumnya, tidak berlebihan jika Iuran Jaminan Sosial BMI kedepannya akan berpotensi hanya menjadi 'kantong ajaib' yang berfungsi sekadar untuk menampung uang atas nama perlindungan BMI, sementara kemana larinya uang pada akhirnya tidak bisa dilacak.

Menurut pendapat pribadi penulis, pada dasarnya peralihan dari Konsorsium Asuransi BMI komersial kepada penyelenggara badan publik, seperti BPJS Ketenagakerjaan ini, sudah semestinya bisa diterima dan perlu didukung karena merupakan wujud dari tuntutan bersama atas kehadiran negara dalam perlindungan buruh migran Indonesia dan juga sudah merupakan rekomendasi dari KPK.

Namun Informasi tentang program Jaminan sosial BMI sendiri belum tuntas disosialisasikan karena itu wajar dan sudah seharusnya banyak hal yang perlu ditanyakan, dikritisi dan dievaluasi oleh berbagai pihak terkait agar semakin menjadi lebih baik. Terutama bagaimana seharusnya BMI atau minimal perwakilannya dilibatkan dalam pembahasan hal ini, sehingga BMI tidak ditempatkan hanya sebagai obyek saja.

Hong Kong, 12 - 13 September 2017